Keterangan gambar : (Kades) Salihuku Giawa & Faoatulo Ndruru (Ketua BPD)

Lolomatua , Nias Selatan, NAWACITApost.com Baru sebulan kelar pembangunan pengaspalan jalan sepanjang 336 Meter dan tembok penahan 230 Meter  yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 di Desa Hiliotalua Kec. Lolomatua  sebesar Rp. 430 juta  Sudah rusak atau gagal total.

Dalam papan baliho yang sudah tertera, dana desa sebesar Rp.840.835.138,00, dari Dana tersebut di arahkan untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 430.000.000, tetapi terealisasi pelaksanaan hanya Rp. 330.000.000, ada selisih Rp. 100.000.000,- sebagaimana yang tertera dalam papan baliho proyek tersebut.

Pembangunan fisik Aspal asal jadi alias kupak kapik tak berkualitas. Nampak pelaksanaan kegiataan ini asal jadi dan dibuat SPJ seakan-akan sudah selesai dengan baik dan memuaskan.

Kemudian tembok penahan sepanjang  100 Meter diturunkan dan sama sekali tidak dikerjakan alias tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat Desa dikemanakan dana pembangunan fisik tembok penahan tersebut.

Menurut salah seorang tokoh Desa Hili’otalua , Fanotona Ndruru mengatakan bahwa pembangunan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dana desa sebesar Rp. 430.000.000 patut di duga keras sudah di mark-up pelaksanaannya.

Baca Juga : Pengembangan SDM, Jokowi : Pemerintah Lakukan Renovasi Bangunan-bangunan Sekolah

“Pembangunan Tembok Penahan sepanjang 100 meter sesuai papan pengumuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Belum lagi selesih dana fisik yamg tersedia sebesar Rp. 430.000.000,sedangkan pelaksanaan hanya Rp. 330.000.000,- artinya Rp. 100.000.000,- dikemanakan, sehingga masyarakat patut di duga bahwa pelaksanaan kegiatan DD 2019 yang di arahkan untuk pengaspalan jalan sepanjang 336 Meter dan pembangunan tembok penahan sepanjang 100  meter telah di mark-up oleh Kades Hili’otalua yang berinisial SN bersama Ketua BPD Desa Hiliotalua inisial FN”, kata Fanotona. Jumat, (21/)2/2020).

Baca juga :  Pemkab Serang Optimis Raih Kembali Nilai Sakip Predikat A Memuaskan

Kemudian ia juga menjelaskan, masyarakat yang mengerajakan fisik dihargai hanya Rp. 60.000 per HOK sedangkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan, upah Hari Orang Kerja (HOK)  tertera sebesar Rp.   102.000/HOK.

“Manusia di pandang bagai binatang atau robot. Dimana letak hati nurani Kepala desa (Kades) dan Ketua  BPD, Diharapkan manusia bisa dimanusiakan sebagaimana layak kodratnya manusia,’’ tegasnya.

“Kami masyarakat Desa Hiliotalua memohon dan mengharapkan Bapak Bupati  Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH, MH untuk memerintahkan team Inspektorat Kab. Nias Selatan untuk mengaudit pelaksanaan kegiatan DD 2019 ini di Desa Hiliotalua. Mohon jangan tebang pilih pak, kami mengharapkan perhatian Pemerintah Nias Selatan  yang serius untuk menangani kasus ini ,”tutup Fanotona.

Reporter : Handru-Sumatera Utara

 

 

Comments are closed.