Nias, NAWACITA - Komisi I DPRD Kab. Nias menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat sebagai pelapor, Pemerintah Desa Sisarahili Ma’u, dan Pemerintah Daerah Kab. Nias terkait dengan laporan masyarakat Desa Sisarahili Ma’u tentang Pengelolaan Dana Desa TA. 2019 yang diduga bermasalah.
Pengelolaan DD Bermasalah, Komisi I DPRD Minta Inspektorat Audit APBDes Sisarahili Ma'u

Nias, NAWACITA – Komisi I DPRD Kab. Nias menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat sebagai pelapor, Pemerintah Desa Sisarahili Ma’u, dan Pemerintah Daerah Kab. Nias terkait dengan laporan masyarakat Desa Sisarahili Ma’u tentang Pengelolaan Dana Desa TA. 2019 yang diduga bermasalah. RDP yang di gelar pada Senin, 17 Februari 2020 di Ruang Rapat DPRD Kab. Nias di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I Yosafati Waruwu.

Beberapa masyarakat Desa Sisarahili Ma’u juga ikut pada RDP tersebut mendampingi Kepala Desa, Ketua BPD dan TPK. Sedangkan pihak pelapor diwakili oleh Noperi Gulo, Ariyusu Gulo dan Aliyus Gulo. Pemda Nias sendiri di wakili oleh Assiten, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Hukum, Staff Dinas PMD dan Camat Ma’u.

Dalam pemaparan pelapor, sejumlah kegiatan yang ada pada APBDes Sisarahili Ma’u TA. 2019 diduga bermasalah pada pengelolaan dan pelaporan, seperti Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dimana anggarannya melebihi dari 200 juta. Kegiatan lain yang dianggap bermasalah adalah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, “Pembangunan di Desa Sisarahili Ma’u terdapat praktek – praktek Diskriminasi, Dusun I (satu) misalnya, dalam 3 tahun terakhir tidak mendapat program pembangunan dan tanpa alasan” Noperi Gulo menjelaskan dihadapan peserta RDP.

Lain halnya dengan tanggapan Ketua BPD, TPK dan Kepala Desa Sisarahili Ma’u terkait objek laporan masyarakat tersebut, satu kata bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Sisaraihili Ma’u melalui APBDes sudah sesuai dengan peraturan. Kepala Desa menyampaikan bahwa APBDes Sisarahili Ma’u TA. 2019 telah kami laksanakan dan diterima oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa, serta telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Nias.

Baca Juga: Warga Semakin Sadar Berdemokrasi, Pemilihan BPD Desa Fadoro Sukses

Terkait pemaparan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bahwa anggaran APBDes TA. 2019 Desa Sisarahili Ma’u kurang lebih 1,8 M, Ketua Komisi I DPRD Nias Yosafati Waruwu menuturkan kepada Tim Nawacita usai digelarnya RDP bahwa “ sebaiknya TPK menyampaikan rincian penggunaan anggaran tersebut, agar dugaan bermasalah yang disampaikan masyarakat dapat terjawab. Sangat disayangkan, pihak TPK tidak menyampaikan detail tersebut”.

Baca juga :  Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Pembinaan Bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Pembinaan Pola Karir

Mewakili Pemerintah Kab. Nias, Kepala Inspektorat menyampaikan bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, “Dengan anggaran yang melebihi dari 200 juta seharusnya ada pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakannya” . Dari tanggapan Kepala Inspektorat tersebut Ketua Komisi I DPRD Nias Yosafati Waruwu kembali menyampaikan keraguannya terhadap pengelolaan kegiatan tersebut dan tidak tertutup kemungkinan pada kegiatan – kegiatan lain yang ada pada APBDes tersebut.

Dengan kurangnya informasi detail dari Pemerintah Desa Sisarahili Ma’u terkait pengelolaan APBDes TA. 2019 tersebut, memunculkan keraguan dari pihak Komisi I DPRD Nias. Oleh karena itu, rekomendasi Komisi I DPRD Kab. Nias meminta dengan tegas dan segera agar Inspektorat Kab. Nias melakukan penyelidikan kembali atas pengelolaan APBDes Sisarahili Ma’u TA 2019, agar persoalan ini menjadi terang benderang.

Alexius Telaumbanua

1 KOMENTAR

Comments are closed.