"Saya Ketua DPRD minta Gubernur meralat itu, sudah resah masyarakat itu. Yang menjadi persoalan sekarang ini peryataan-pernyataan Gubernur, kita bisa memahami, tapi masyarakat tidak," ujar Poltak di gedung DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol, Medan, Senin (10/2/2020).
"Kalau mau pemusnahan sampaikan dengan baik. Ketika dibasmi 1000, berikan bibit 1000. Bukan semata-mata membasmi, demo ini kan tentang itu. Pejabat menyampaikannya tidak benar, asal-asalan saja," imbuhnya.
Baca Juga : Presiden Jokowi Berpidato Gunakan Bahasa Indonesia di Parlemen Australia
Poltak juga menilai opsi penggantian ternak babi dengan ternak lain yang diberikan Pemprov Sumut tidak tepat. Menurutnya, di wilayah Taput tidak bisa melakukan ternak babi.
"Itu tidak benar, tidak mungkin. Karena struktur petani kita kan ternak babi. Kalau dikasih kambing di sana itu dipotong mereka. Beberapa kali pemerintah pusat memberikan kambing dan sapi tidak berhasil. Yang bisa dikembangkan di sana itu kerbau dan babi," lanjut Poltak.
Sebelumnya massa menggelar demonstrasi 'save babi' di depan DPRD Sumut. Di saat yang sama, dilangsungkan rapat gabungan membahas penanganan wabah african swine fever (ASF) yang membuat ribuan babi mati.
