Nias Utara, NAWACITA - Seperti diberitakan sebelumnya bahwa beberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh rekanan diantaranya: jalan Hilindruria _ Namohalu Esiwa (80%) dikerjakan oleh CV Ihaka
Ruas Jalan yang Dikerjakan Rekanan Diputus, Dinas PUPR Nias Utara Ambil Alih

Nias Utara, NAWACITA – Seperti diberitakan sebelumnya bahwa beberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh rekanan diantaranya: jalan Hilindruria-Namohalu Esiwa (80%) dikerjakan oleh CV Ihaka; jalan Lasara-Meafu (40%) dikerjakan oleh CV Sartika Karya Abadi; jalan Hiligodu-Lombuza’ua (82%) dikerjakan oleh Usaha Belajar Mandiri; dan pekerjaan Urpil di Hiligawoni-Bitaya (81%) dikerjakan oleh CV Karya Bintang Perkasa, kini sudah diputus kontrak oleh dinas PUPR Nias Utara alias blacklist, dan diambil alih pekerjaannya oleh PUPR dengan swakelola.

Baca Juga: Sikap Pemerintah atas Ex Kombatan ISIS

Pada pengambil Alihan pekerjaan tersebut, masyarakat kini bertanya dan merasa cemas oleh karenanya pekerjaan yang diteruskan oleh dinas PUPR tetap juga melibatkan rekanan yang telah diputus kontrak untuk mengerjakannya. Anehnya, usai diputus kontrak dan langsung dikerjakan oleh dinas PUPR tanpa menunggu audit BPKP dan inspektorat.

Menurut pendapat sebagian masyarakat mengatakan bahwa sesungguhnya pekerjaan yang belum dituntaskan oleh rekanan; dan sebelum dilanjutkan oleh dinas PUPR, sebaiknya diaudit lebih dulu oleh lembaga yang berwenang seperti BPKP dan Inspektorat, sehingga tidak menimbulkan dugaan tumpang tindih pada pekerjaan tersebut.

Selanjutnya mengenai anggaran yang digunakan dinas PUPR untuk melanjutkan pekerjaan dari rekanan yang diambil dari dana pemeliharaan rutin TA 2020, menurut pendapat beberapa masyarakat mengatakan bahwa yang namanya dana pemeliharaan rutin itu dipergunakan pada item pekerjaan yang sudah dikerjakan 100% , namun karena ada kerusakan atau bencana alam yang timbul, maka anggarannya diambil dari dana pemeliharaan rutin, dan bukan digunakan pada penyelesaian pekerjaan rekanan yang belum selesai atau yang sudah diputus kontrak.

Menepis pernyataan tersebut, kepala dinas PUPR Nias Utara Bernand Nazara saat mengklarifikasikan kepada awak media nawacitapost diruang kerjanya baru_baru ini menjelaskan bahwa pekerjaan yang sudah di putus kontrak dengan rekanan sebelum dilanjutkan, lebih dulu kami melakukan penilaian serta menguji hasil kerja rekanan seperti material, ketebalan dan mutu kerja, sehingga saat di audit oleh BPKP atau Inspektorat nantinya, dapat kami pertanggung jawabkan, jelas Bernand. Lanjutnya, kami tidak ceroboh melakukan pekerjaan dan harus hati_hati serta teliti, sehingga dapat kami pertanggung jawabkan.

Baca juga :  Statistik Grand PRIX Rusia
Baca Juga: Gereja Kembali Didemo, Pastor Diungsikan. Negara Diminta Bertindak

Perlu juga kami beritahukan bahwa untuk mengambil alih pekerjaan rekanan yang telah diputus kontrak, saya sudah menerima surat keputusan pengguna anggaran (SKPA) dari Bupati Nias Utara pertanggal 02 Januari 2020, dan selanjutnya SK penunjukan PPK dan pengawasan serta Direksi, saya langsung yang membuat SK tersebut, jelas Bernand.

Jadi kalau kita harus menunggu audit dari BPKP dan Inspektorat pada pekerjaan hotmix yang sudah kami ambil alih, kasihan masyarakat menunggu lama, sementara masyarakat sangat berharap untuk secepatnya pekerjaan itu selesai.

Diketahui sebelumnya bahwa nilai anggaran dana rutin pemeliharaan TA 2020 sebesar Rp 3 miliar, dan khusus untuk melanjutkan jalan hotmix Hilindruria, Namohalu Esiwa dianggarkan berkisar Rp 700 juta, jelas kadis PUPR Nias Utara.

Romel Zega

Comments are closed.