Penolakan dan Kontroversi P-RTRW, Bupati H.M. Harris Beri Penjelasan

1
79
Pelalawan, NAWACITA - Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M.Harris memberikan keterangan terkait pengesahan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (P-RTRW) Kabupaten Pelalawan yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 lalu.
Penolakan dan Kontroversi P-RTRW, Bupati H.M. Harris Beri Penjelasan

Pelalawan, NAWACITA – Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M.Harris memberikan keterangan terkait pengesahan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (P-RTRW) Kabupaten Pelalawan yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 lalu.

Menyikapi terjadinya penolakan dan kontroversi RTRW yang sudah disahkan tersebut, Bupati H.M.Harris turut andil memberikan penjelasan kepada masyarakat Pelalawan melalui konferensi Pers di ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan, Senin (2/1/2020).

Baca Juga: Kabupaten Pelalawan jadi Tuan Rumah Peringatan HAB Ke-74 Provinsi Riau

Hadir mendampingi Bupati H.M.Harris dalam memberikan penjelasan dasar pengesahan RTRW ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan, H.Tengku Mukhlis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) H.M.Syahrul Syarif, Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Hendri Gunawan dan sejumlah awak media.

Dalam keterangannya Bupati Harris tentang pengesahan RTRW tersebut, bukan merupakan proses baru yang dibuat. Akan tetapi, ini adalah revisi atas pengajuan yang melalui proses panjang dilalui sejak tahun 2011. Proses yang kita lalui yakni pengajuan terlebih dahulu dan kemudian pengesahan oleh DPRD yang pada tahun 2014 itu. Namun setelah pengesahan DPRD ketika itu. Pemerintah pusat meminta kita mengevaluasi dengan melakukan penyesuaian RTRW Propinsi Riau.

“Iya benar, Tahun 2011 kita ajukan dan 2014 RTRW ini di sahkan oleh DPRD kita, lalu di pusat kita diminta untuk mereview menyesuaikan dengan RTRW dari Pemerintah Propinsi Riau. Namun ketika itu, Pemerintah Provinsi Riau, RTRW nya belum di sahkan,” jelas Harris

Lebih lanjut Bupati dua periode pelalawan ini menyebutkan, jika pengesahannya tidak dilakukan akhir Desember 2019 lalu. Secara otomatis Pemerintah Pusat akan meminta kita kembali mengajukan RTRW dengan prosesnya dimulai dari awal.

“Batasnya di akhir Desember 2019 itu, apabila tidak ada pengajuan, maka kita akan memulai kembali dari awal proses pengajuannya dan berpengaruh kepada pembangunan kabupaten pelalawan kedepan,” terang Harris.

Baca Juga: Ganjar Pranowo menawarkan Bantuan ke Pemprov DKI

Terkait permasalahan masuknya lahan masyarakat dalam kawasan konservasi sepenuhnya itu sudah ditentukan oleh Kementerian terkait, sedangkan kita berada di luar wewenang Pemerintah Pusat tentunya masih dapat kita lakukan komunikasi bersama pemerintah pusat.

“Permasalahan lahan masyarakat dalam kawasan, batas wilayah dan lainnya saya sudah sampaikan langsung kepada Kementerian terkait dan meraka juga siap akan meliat dan melakukan revisi langsung meninjau titik koordinat yang sudah ada ke Pelalawan, tentunya komunikasi akan terus kita lakukan,” ucap Harris.

Mantan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode Tahun 2005 s/d 2010, berharap adanya dialog dan komunikasi tanpa berpikir negatif atas pengesahan RTRW ini tentunya kita bijak menyikapi hal ini dan tidak ada kaitannya dengan politik dan lainnya apalagi kepentingan kelompok sepenuhnya untuk Pelalawan kedepan.

Sementara itu juga, Sekda Tengku Mukhlis menambahkan bahwa Dikembalikan RTRW kita ke Kabupaten karena adanya Uji Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ini kita bukan membuat baru, hanya menindaklanjuti apa yang sudah pembahasan sebelumnya di tahun 2014 dan ini adalah evaluasi yang harus sesuai dengan RTRW propinsi riau dan juga nasional.

Tengku Mukhlis juga mengatakan bahwa RTRW provinsi riau baru di sahkan tahun 2018 yang lalu, “Tentu RTRW kita harus di sinkronisasi dengan propinsi riau untuk memiliki kesamaan,” jelas Sekda ini. (Yul)

Comments are closed.