Dana Hibah Pemilu 2020, Harus dikelola Secara Profesional

13
89
Pasuruan, NAWACITA - Pengelolaan dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di wilayah Jawa Timur harus dilakukan dengan cara yang profesional. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam saat memberikan sambutan dan pengarahan pada Bimtek Tata Cara Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Hibah dalam DIPA Pemilihan Serentak Tahun 2020 di kantor KPU Kota Pasuruan
Dana Hibah Pemilu 2020, Harus dikelola Secara Profesional

Pasuruan, NAWACITA – Pengelolaan dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di wilayah Jawa Timur harus dilakukan dengan cara yang profesional. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam saat memberikan sambutan dan pengarahan pada Bimtek Tata Cara Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Hibah dalam DIPA Pemilihan Serentak Tahun 2020 di kantor KPU Kota Pasuruan, jalan Panglima Sudirman Nomor 119A Kota Pasuruan hari ini (16/12).

Bimtek mengundang Kasubbag Program dan Data, Bendahara, serta operator SAIBA perwakilan dari 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pelaksana pemilihan serentak tahun 2020. Dilaksanakan selama satu (1) hari, tanggal 16 Desember 2019.

Baca Juga: Inflasi Terjaga, BI Jatim Optimis Ekonomi Tumbuh 5,8% Tahun 2020

Kegiatan ini menghadirkan pula secara khusus narasumber dari DJPB Wilayah Jawa Timur, yakni  Epi Sumanto (Kabid PPA I Kanwil DJPB Jawa Timur ) dan Pandji Harsono (staf).

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dana hibah harus berjalan dengan profesional. “KPU Provinsi pun akan mendampingi 19 KPU Kabupaten/ Kota peserta Pemilihan Tahun 2020. Pendampingan ini tidak hanya dari sisi tahapan pemilihan saja, tetapi juga dalam pengelolaan anggarannya juga,” tegas Ketua KPU Jatim (16/12/2019).

Menambahkan yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq dalam arahannya mengungkapkan jika jumlah dana hibah yang diterima 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur ini cukup besar. “Yakni mencapai 998,3 Miliar dengan terbesar KPU Kota Surabaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rozaq berharap dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota penerima dana hibah agar dana hibah ini dipergunakan sebagaimana fungsinya. “Anggaran yang cukup besar ini harus Kita kelola sebagaimana fungsinya, se-profesional mungkin, dan se-akuntabel mungkin,” pungkasnya.

bnw (nawacitapost, jawa timur)

Comments are closed.