Mendagri Tito Karnavian, Dukung Kepulauan Nias jadi Provinsi

4
2070
Teluk Dalam, NAWACITA - Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri -RI), Prof. Dr. Tito Karnavian, P.hD di Kepulauan Nias, juga menyempatkan diri untuk berkunjung di Desa Cagar Budaya Nasional yaitu Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama, Senin (9/12/2019).
Mendagri Tito Karnavian, Dukung Kepulauan Nias jadi Provinsi

Teluk Dalam, NAWACITA – Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri -RI), Prof. Dr. Tito Karnavian, P.hD di Kepulauan Nias, juga menyempatkan diri untuk berkunjung di Desa Cagar Budaya Nasional yaitu Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama, Senin (9/12/2019).

Dalam kunjungan Mendagri itu, Sidi Adil Harita, S. Sos., MA yang juga sebagai mantan Ketua DPRD Nisel periode 2014-2019 itu, mewakili tokoh masyarakat Nias, menyampaikan aspirasi masyarakat di hadapan mantan Kapolri, Tito.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian, Digelari “Tuha Gari Sifaoma Bawa” di Bawomataluo

Dalam pernyatannya, Sidi Adil Harita menegaskan bahwa Kepulauan Nias secara geografis adalah Garda terdepan di bagian Barat wilayah NKRI yang masih menyandang predikat 3T yaitu terdepan terluar, tertinggal dan terisolir.

Harita menyampaikan bahwa Kepulauan Nias termasuk dalam kategori kebijakan pertimbangan kepentingan strategi nasional sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu sebagai Pulau terluar. Sebagai daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan samudra Hindia, Pulau Nias berpengaruh pada kepentingan nasional dan keutuhan NKRI, mengingat Kepulauan Nias terdiri dari 132 Pulau dan 30 Pulau terhuni dan 120 tidak terhuni. Ini sangat rawan terhadap ancaman penyusupan yang dapat mengganggu kepentingan nasional dan keutuhan NKRI.

Lebih lanjut, Sidi Adil Harita menyampaikan bahwa Kepulauan Nias memiliki potensi perekonomian yang unggul di bidang pariwisata kelas dunia, bidang perikanan yang sangat kaya dan sangat indah sumber daya lautnya dengan tanah yang subur.

Menyangkut soal keberagamaan, Harita mengatakan bahwa, masyarakat kepulauan Nias selama ini menjunjung kerukunan antar umat beragama. Pulau Nias sangat kondusif dan saling toleran dalam menjalankan ibadah agama masing-masing.

Baca Juga: Mendagri Kunjungan Kerja di Nias, Bangkitkan Optimisme Pembangunan

Dalam kesempatan ini juga, Sidi Adil Harita menyampaikan kepada Mendagri RI bahwa Kepulauan Nias telah mulai mendeklarasikan usulan pemekaran pembentukan menjadi calon provinsi sejak tanggal 2 Februari 2009. Dan telah dilakukan penyusunan kajian akademik oleh konsultan yang direkomendasikan oleh Kemendagri di Jakarta. Usulan ini telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah/DPD Republik Indonesia serta mencapai puncak keberhasilan yaitu telah dibahas bersama dalam rapat komisi 2 DPR RI dengan pemerintah, bersamaan dengan pembahasan 65 RUU tentang syarat pemekaran daerah. Dan Kepulauan Nias dinyatakan memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi satu Provinsi, jelas Harita.

Namun pada sidang paripurna DPR RI tanggal 20 September 2014 ditunda penetapannya karena akibat situasi konstelasi politik pada waktu itu, tuturnya.

Kami masyarakat Kepulauan Nias menyambut baik berkenan kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri RI Prof Dr. Tito karnavian yang begitu cepat merespon aspirasi masyarakat Kepulauan Nias. Dan tidak berlebihan bahwa kunjungan kerja perdana Mendagri selama periode pemerintah Presiden Jokowi ke Nias membawa semangat baru bagi perjuangan masyarakat Kepulauan Nias untuk terwujudnya Pembentukan provinsi”, imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan bahwa Kedatangannya di Kepulauan Nias hari atas undangan para Kepala Daerah dan tokoh masyarakat se-kepulauan di kantor Mendagri di Jakarta. Dan salah satu yang disampaikan pada saat itu adalah tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, ucap Tito.

Baca Juga: Walikota Gunungsitoli, Sambut Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian P.hD

Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa saya sebagai Mendagri aspirasi itu tetap kita tampung, dan aspirasi masyarakat ini tetap akan didalami, karena saat ini masih ada moratorium, ucap Mendagri.

Dan yang paling utama bagaimana mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias, Pungkas Tito.

Kita lihat memang potensi di kepulauan Nias sangat luar biasa. Potensi wisata, budaya, kelautan sangat luar biasa, dan sebetulnya di kepulauan Nias banyak yang perlu dikembangkan, dan ini perlu memerlukan kerjasama pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat, Ucap Tito!

“Sebagai Mendagri, saya tidak sepenuhnya bisa mengambil keputusan. TApi saya menyerap aspirasi dan ini saya akan mendiskusikannya dipusat, sambil berupaya mendorong bagaimana percepatan pembangunan, termasuk berdiskusi kepada beberapa kabinet, seperti Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan masalah bandara, dan pelabuhan, Menteri Kelautan untuk potensi perikanan, serta Menteri Pertanian, dan Mendikbud RI”, ucap Tito.

Saya akan membuat laporan tentang ini, sehingga dapat cepat diakomodir, dan ini semua tergantung juga pada anggaran, jelas Mendagri.

Riswan Gowasa (Nawacitapost, Nias Selatan)

Comments are closed.