RAPBD 2020 Molor,Walikota dan DPRD Bekasi Terancam Tak Gajian

1
207

Bekasi,NAWACITA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi 2020 hingga saat ini belum juga rampung dibahas. Diketahui, proses pembahasan masih panjang. Sedangkan tenggat waktu penetapan kian mepet, yakni 30 November 2019. Padahal, dari sekarang ini DPRD dan Walikota Bekasi hanya memiliki waktu tinggal lima hari untuk menyepakati RAPBD 2020.

Menyikapi hal tersebut, Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi mengungkapkan, RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Gubernur untuk dievaluasi selama 15 hari. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

“Yang pasti, jika RAPBD Tahun Anggaran 2020 tidak juga segera diselesaikan, ya baik Wali Kota maupun para Anggota Dewan enam bulan terancam gak bergaji,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Walikota dan Dewan, lanjut Nung, belum bisa menyepakati RAPBD sesuai ketentuan yang ada, yakni Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Di salah satu media, kata Nung, dirinya membaca kalau Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan Walikota dan DPRD tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut.

“Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu Gubernur, Walikota atau DPRD,” paparnya.

“Dan saya berharap Pak Walikota untuk segera berkonsultasi kepada pihak terkait, agar semua hal dapat memenuhi unsur Yuridisnya, jelas regulasinya agar memberikan kenyamanan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Comments are closed.