2 Anak Peserta BPJS Kesehatan, Ditolak Diobati dengan Alasan Regulasi

2
112
Senin, 28/10/2019, tepat pada hari peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-91, dua orang anak (umur 9 dan 13 tahun) di Kota Gunungsitoli, mengalami sakit namun ditolak diobati di sebuah klinik dengan alasan sudah melewati batas jam berkunjung dan pasien tidak dalam kondisi emergency
2 Anak Peserta BPJS Kesehatan, Ditolak Diobati dengan Alasan Regulasi

Gunungsitoli, NAWACITA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang lebih kita kenal dengan BPJS merupakan salah satu solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kesehatan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Namun, bagaimana jika hal tersebut sebaliknya justru mempersulit akses masyarakat dalam mendapatkan pengobatan yang layak? (29/10/2019).

Baca Juga: Selain Mendapat Predikat WTP, Walikota Gunungsitoli Terima Penghargaan Kemenkeu RI

Senin, 28/10/2019, tepat pada hari peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-91, dua orang anak (umur 9 dan 13 tahun) di Kota Gunungsitoli, mengalami sakit namun ditolak diobati di sebuah klinik dengan alasan sudah melewati batas jam berkunjung dan pasien tidak dalam kondisi emergency, kata petugas kesehatan salah satu klinik di daerah Kota Gunungsitoli.

Saat nawacitapost mengklarifikasi hal tersebut kepada ND (Orangtua kedua anak) tersebut di atas, ND membenarkan bahwa dia dan kedua anaknya ditolak diobati karena jam berkunjung sudah habis dan tidak emergency.

“Benar, saya dan kedua anak saya datang sekitar pukul 16.00 WIB ke Klinik di Kota Gunungsitoli. Anak saya sudah 2 hari tidak sekolah karena sakit, sementara yang satunya tiba-tiba saja kambuh sakitnya. Makanya secara bersamaan, saya bawa keduanya ke klinik. Saat tiba di Klinik, petugas mengatakan bahwa kami tidak bisa difasilitasi karena jam berkunjung hanya batas pukul 15.00 WIB. Lagian kondisi anak saya tidak emergency kata petugas” sebut ND.

Baca Juga: Optimalkan Peran Pemuda dalam KAMTIBMAS, Polres Nias adakan FGD

Dengan kesal, ND menceritakan bahwa dia dan keluarganya adalah peserta BPJS aktif.

“Kami berlima dalam satu keluarga, tidak pernah telat bayar IURAN BPJS tiap bulannya. Lalu mengapa kami diperlakukan seperti ini? Apakah kami harus mengatur jadwal kami kapan dan dimana harus sakit? Saya memang awam soal regulasi BPJS, tapi apakah konsep emergency yang mereka maksud itu pasien yang bernafas satu-satu menanti ajalnya? Luar biasa… “ kata ND dengan kesal.

ND juga menyampaikan, bahwa hal ini bukan kali pertama dia alami. Berbelitnya proses yang dialami oleh peserta BPJS saat sakit, bisa membuat pasien mati dalam perjalanan karena merasa dibola-bolain oleh Klinik atau RS, yang saling lempar tanggungjawab.

“Beberapa waktu yang lalu juga, saya membawa anak saya langsung ke RS yang ada di kota Gunungsitoli yang katanya bisa memfasilitasi peserta BPJS, tapi apa yang saya alami, justru saya diminta mengambil rujukan dari klinik atau puskesmas terdekat dimana kami terdaftar. Karena mendesak, daripada anak saya mati hanya untuk mengurus adminitrasi yang dimaksud, akhirnya saya membawa anak saya ke Praktek Dokter dengan biaya yang sangat mahal” lenguh ND.

Menurut keterangan ND yang dihimpun oleh nawacitapost, sebelumnya petugas BPJS sudah mensosialisasikan hal ini, bahwa siapapun yang sakit boleh langsung dibawah ke puskesmas atau RS terdekat yang memang memiliki fasilitas BPJS. Tapi hal itu berbeda dengan kenyataan seperti yang saya alami hari ini.

ND berharap bahwa pemerintah Pusat dan daerah memberi perhatian pada keluhan dan kesulitan masyarakat.

“Saya percaya Pemerintahan Jilid II Pak Jokowi, bisa segera mengatasi kesulitan pasien dan masyarakat kecil. Apalagi para peserta BPJS ini adalah rata-rata orang sederhana dan kecil. Dengar-dengar gaji tertinggi di lembaga pemerintahan itu adalah Gaji Pegawai BPJS. Berarti masyarakat kecil dijadikan ‘sapi perah’ donk. Kalau mereka sakit mah enak, tinggal ke luar Negeri dengan fasilitas yang mewah” Sebut ND.

Comments are closed.