Yafeti Nazara: Gagalnya Penetapan P-APBD Nias Utara, Berimbas pada Kepentingan Rakyat

2
557
Gagalnya penetapan P-APBD Nias Utara TA.2019 oleh  karena tidak memenuhi quorum pada rapat paripurna tingkat II di DPRD Nias Utara, berakibat dan berimbas pada realisasi hajat hidup orang banyak.
Yafeti Nazara: Gagalnya Penetapan P-APBD Nias Utara, Berimbas pada Kepentingan Rakyat

Nias Utara, NAWACITA – Gagalnya penetapan P-APBD Nias Utara TA.2019 oleh  karena tidak memenuhi quorum pada rapat paripurna tingkat II di DPRD Nias Utara, berakibat dan berimbas pada realisasi hajat hidup orang banyak. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kab. Nias Utara, Yafeti Nazara saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 1/10/2019.

Baca Juga: Pengesahan P.APBD Nias Utara Gagal, Akibat Perbedaan Pendapat di Internal DPRD

Masalah tidak terpenuhinya quorum, diawali dengan adanya perbedaan pendapat di internal DPRD Nias Utara terhadap ketentuan oleh badan anggaran. Hal ini mulaui mencuat dimulai dari pelaksanaan Ranperda pada 4 September lalu, yang sengaja tidak dihadiri oleh sebagian anggota DPRD.

“Munculnya perbedaan pandangan di internal DPRD mengakibatkan tidak adanya  kesepakatan. Dalam kesempatan inilah dibutuhkan kehadiran sosok pemimpin yang mampu menyatukan perbedaan tersebut” kata Yafeti.

Menurut Yafeti, gagalnya P.APBD TA 2019 ini, sangat terasa pada realisasi hajat hidup masyarakat banyak di Kabupaten Nias Utara.

Yafeti menegaskan bahwa dengan gagalnya penetapan P.APBD TA.2019, secara langsung berimbas pada kebutuhan masyarakat banyak. Padahal rancangan anggaran dalam P.APBD TA 2019, merupakan sarana untuk mengakomodir program-program Pemerintah Daerah yang belum tertampung dalam APBD Induk.

Usulan P-APBD ini memuat banyak hal terpenting dan mendesak untuk dilakukan, diantantanya; Penetapan gaji GBD, Gaji Satpol PP dan biaya-biaya di Rumah Sakit, seperti penambahan obat-obatan. Dalam P-APBD TA 2019. kita usulkan anggaran orientasi di DPRD, termasuk anggaran untuk Pilkada 2020.

“Dengan gagalnya penetapan P.APBD TA 2019 ini, maka kita hanya bisa bergantung pada anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD Induk” tegas Yafeti.

Kendatipun demikian, Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencari solusi penanganan masalah ini dengan mempedomani Undang_Undang RI no.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang_Undang nomor. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, terutama pada pasal 65 ayat (2) huruf (d), tentang penjelasan bahwa “Dalam melaksanakan tugas, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan tertentu, terutama dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat”. Namun, apabila Pemerintah Pusat dan Pemprov nantinya belum bisa menyetujui, maka terpaksa kita kembali pada APBD Induk.

Pada akhir penjelasannya, Yafeti menitip pesan dan berharap agar pihak DPRD mengambil dan menentukan sikap dengan selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat Nias Utara.

Gazali Zega (Nawacitapost, Nias Utara)

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here