Pengesahan P.APBD Nias Utara Gagal, Akibat Perbedaan Pendapat di Internal DPRD

3
740
P.APBD Nias Utara TA 2019 Gagal. Anggota DPRD selalu berdalih, peserta rapat dalam penentuan keputusan yang akan diambil, tidak memenuhi quorum.

Nias Utara, NAWACITA – Kualitas seorang pemimpin, dapat tercermin saat dia mampu menyatukan perbedaan pemahaman antar satu dengan yang lain. Kemampuan untuk mencari dan mengambil keputusan saat menghadapi masalah, mutlak untuk seorang pemimpin.

Namun, kualitas tersebut di atas tidak tercermin dalam sikap kepemimpinan internal Legislatif DPRD Kabupaten Nias Utara.

Baca Juga: Ketum HIMNI Marinus Gea, Dilantik jadi DPR untuk Kedua Kalinya

Saat ini, pemerintah daerah sedang giat-giatnya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada (P.APBD) TA.2019 yang belum tertampung pada APBD sebelumnya (awal tahun).  Namun, dengan mudahnya pihak legislatif Kabupaten Nias Utara menolak dengan alasan peserta rapat tidak memenuhi quorum. Akhirnya penetapan P.APBD TA.2019 gagal.

Dari pantauan nawacitapost, sudah beberapa kali diadakan rapat menyangkut P.APBD TA.2019.  Pemerintah daerah selalu hadir setiap kali mendapat undangan dari DPRD, kendati jadwal yang disepakati kerap molor, sehingga sering dilaksanakan pada malam hari.

Kondisi ini terjadi karena saat ada jadwal rapat, masih banyak anggota DPRD tidak hadir. Maka setiap keputusan yang akan diambil selalu menemukan jalan buntu dengan dalih peserta rapat tidak memenuhi quorum. Belum lagi adanya beberapa oknum dari anggota DPRD yang setiap kali ada jadwal rapat, selalu hadir di awal, namun saat melihat anggota yang lain belum juga datang tepat waktu, satu persatu anggota DPRD meninggalkan rapat.  Imbasnya adalah hingga akhir bulan September 2019, penetapan P.APBD TA.2019 gagal.

Baca Juga: Resmi Dilantik, Prof. Yasonna Siap Mengemban Amanah Rakyat

Rapat seringkali dilaksanakan diluar jadwal yang sudah disepakati. Hal ini tentu membutuhkan biaya, seperti akomodasi, dll. Tentunya publik yang melihat hal ini akan bertanya-tanya soal dana taktis tak terduaga untuk setiap rapat mendadak di luar jadwal yang sudah ditentukan. Dan bagaimana DPRD mencatatkan anggaran untuk itu?

Tim Nawacitapost bersama dengan Ka. BAPPEDA Nias Utara, Bazatulo Zebua

Menyikapi masalah ini, pemerintah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nias Utara, Bazatulo Zebua, SE., M.Ec., D.ev merespon dan memberikan pernyataan kepada media di ruang kerjanya, Rabu (2/10/19).

Bazatulo menjelaskan bahwa isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Nias Utara saat ini adalah tentang gagalnya penetapan P.APBD TA.2019. Beliau melihat ada sedikit gangguan dalam susunan perbelanjaan daerah. Dimana, terdapat beberapa perubahan item APBD yang belum tertampung sebelumnya pada APBD Induk, seperti kebutuhan di RSUD Pratama yang notabene untuk pelayanan masyarakat banyak, honor pegawai, dan juga masalah anggaran Pilkada, dan belanja lainnya, jelas Bazatulo.

“Gagalnya pembahasan penetapan P.APBD TA.2019, diawali dengan tidak terpenuhinya quorum dari pihak Legeslatif. Hal ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman di internal DPRD Nias Utara tentang anggaran tahun sebelumnya (2018), yakni adanya pihak yang menolak pertanggungjawaban APBD TA.2018 dan Perda. Dengan tidak adanya penetapan pada P.APBD TA.2019 ini, tentunya kita kembali pada APBD Induk” tanda Bazatulo.

Tentunya pemerintah selalu berupaya untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Ini semua bermuara pada kepentingan masyarakat, dengan berpedoman pada Undang-Undang RI no.9 tahun 2015 tentang perubahan APBD. Kedua, Undang-Undang nomor. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, terutama pada pasal 65 ayat (2) huruf (d), dijelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat”, jelas Bazatulo.

Gazali Zega (Nawacitapost, Nias Utara)

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here