Polda Sumut Memeriksa 21 Anggota DPRD Nias Selatan terkait Billing Fiktif

1
2030
Poldasu Memeriksa 21 Anggota DPRD Nias Selatan terkait Billing Fiktif
Poldasu Memeriksa 21 Anggota DPRD Nias Selatan terkait Billing Fiktif

Medan, NAWACITA – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap 21 anggota DPRD Nias Selatan, periode 2014-2019.

Informasi yang diperoleh  nawacitapost.com, Rabu (4/9/2019), pemeriksaan yang dilakukan terkait dugaan korupsi pembayaran (billing) menginap di salah satu hotel di Kota Medan.

Pasalnya, dalam bukti pembayaran ada beberapa para anggota DPRD Nisel itu tidak pernah menginap di kamar hotel tersebut. Disebutkan biaya perorang anggota DPRD Nisel itu mencapai jutaan rupiah selama tiga hari.

Kronologi Penyidikan

Penyelidikan terhadap 21 Anggota DPRD Nias Selatan, mulai terungkap saat Direktur Hotel yang dimaksud melaporkan Manajer Keuangannya ke pihak berwajib karena terindikasi dengan ‘nekat’ mengeluarkan billing untuk 21 anggota DPRD Nias Selatan, melampaui budget yang sebenarnya. Kejadian ini terjadi di penghujung akhir tahun 2018.

Direktur Hotel tersebut merasa bahwa perbuatan manajernya tidak mencerminkan profesionalitas dan mencoreng nama baik perusahaan. Terlebih membuka peluang bagi Wakil Rakyat terhormat itu untuk korupsi dan menyelewengkan perannya sebagai pembela dan pejuang aspirasi masyarakat.

Atas laporan tersebut, Direktorat Reskrimum Polda Sumut mengambil tindakan dengan membuat surat panggilan penyidikan terhadap 21 Anggota DPRD Nias Selatan yang namanya tercantum dalam billing fiktif sebagai objek pelaporan manajemen Hotel.

Saat dikonfirmasi melalui seluler, Kasubbid Penmas Poldasu, AKBP MP Nainggolan, membenarkan bahwa ada pemeriksaan terhadap 21 anggota DPRD Nisel terkait dugaan pembayaran kamar hotel fiktif.

Ujian Profesionalitas Polri

“Benar, saat ini sudah beberapa anggota DPRD Nias Selatan yang diperiksa. Kasus masih dalam pemeriksaan penyidik,” kata Kasubbid Penmas Poldasu, AKBP MP Nainggolan. Pemeriksaan terhadap 21 Anggota sudah mulai dilaksanakan sejak Senin, 2 September 2019.

Namun anehnya, Pemeriksaan tidak dilaksanakan di Kantor di Mapolda Sumut tetapi dilakukan di sebuah Hotel di Wilayah Medan Polonia, Medan. Menurut sebuah sumber yang dikonfirmasi oleh nawacitapost.com, pemindahan lokasi penyidikan ini dikarena karena ruang dan tempat di kantor Mapoldasu tidak memadai untuk menampung Anggota DPRD Nias Selatan yang berjumlah 21 orang tersebut.

“Jika hal ini benar terjadi, maka tak ayal lagi bahwa tindakan ini terindikasi bertentangan dengan SOP, yang pada akhirnya membuka ruang untuk ‘manipulasi’ keterangan terduga dan berujung pada lobi-lobi” kata sumber tersebut.

Lanjutnya, Polri dalam hal ini penyidik dari Polda Sumatera Utara harusnya bersikap terbuka dan tidak terkesan menutup-nutupi hal ini kepada publik. Sebab, persoalan ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak. Selain sebagai kontrol sosial, juga bisa sebagai efek jera kepada Wakil Rakyat yang sewenang-wenang menyalah gunakan haknya.

Anggota DPR yang periksa

Dari 21 Anggota DPRD Nias Selatan yang mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan, terdapat 6 orang DPRD yang akan menjabat untuk periode 2019-2024 ini. Sementara yang lainnya tidak mencalonkan diri lagi atau kalah dalam kontestasi demokrasi pada bulan April 2019 yang lalu.

Dikabarkan juga  bahwa dari 21 anggota DPRD Nias Selatan tersebut, terdapat beberapa orang yang dikenal dengan inisial SW dan FL. Salah satunya yang diindikasikan kuat terkait dengan billing fiktif itu adalah salah satu kader dari Partai Nasdem yang terkenal dengan budaya anti korupsinya.

Sementara itu, Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem Nias Selatan Ebenezer ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, menyatakan keterkejutannya dan sangat menyayangkan bila benar ada kader Partai Nasdem terlibat kasus manipulasi pembayaran penginapan fiktif. Sebab, Partai Nasdem anti terhadap tindakan korupsi.

“Oleh karena itu, pihak kepolisian harus bisa bekerja secara profesional menegakkan hukum tanpa pilih kasih. Jika benar ada dari DPRD Partai Nasdem Nisel akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dan jika hal ini benar terbukti, maka tanpa menunggu putusan hukum tetap dari pengadilan, Partai Nasdem akan melakukan tindakan tegas yang berujung pada pemecatan. Namun, jika sebaliknya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Partai Nasdem akan meminta dengan tegas untuk memulihkan nama kadernya” kata Ebenezer.

1 KOMENTAR

  1. 
    عالی است مطلب گردآوری شده توسط شما بسی
    لثه نوشته شده است و من مطمئن هستم که این پست درخصوص
    بغایت از وبلاگ نویسان دلپذیر است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here