Muncul Wacana Bekasi Gabung Jakarta dan Bogor Raya, Ini Kata Ridwan Kamil

1
258
Muncul Wacana Bekasi Gabung Jakarta dan Bogor Raya, Ini Kata Ridwan Kamil

Bandung,NAWACITA- Isu soal wacana pemekaran sejumlah wilayah di Jabar terus bergeliat. Setelah muncul isu pembentukan Provinsi Bogor Raya, Kota Bekasi juga menggulirkan wacana bergabung dengan Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, isu pemekaran memang masuk dalam agenda politiknya.

Namun, kata dia, kebutuhan pembentukan daerah otonomi baru hanya untuk level kota dan kabupaten. “Jadi pemekaran itu banyak ada 15. Tapi saya takut salah nyebut. Tapi argumen saya kebutuhannya itu ada di level kabupaten kota bukan provinsi,” tutur Emil, sapaan akrabnya, Kamis (22/8/2019). Soal rencana Bekasi gabung Jakarta, Emil menilai hal itu sebagai keinginan yang wajar. Sama halnya ketika Banten memilih berpisah dengan Jawa Barat. Namun, untuk kasus Bekasi, Emil menyebut ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi.

“Kalau Bekasi, pertama ini kewenangan pusat. Jadi kalau namanya aspirasi mah boleh namanya politik tiap zaman bergeser-geser. Tapi konsekuensi Bekasi kalau ke Jakarta berarti wali kotanya dipilih dirotasi mutasi oleh gubernur. Karena masuk Jakarta itu daerah khusus ibu kota,” tuturnya.

Dengan demikian, sambung Emil, tidak ada lagi pemilihan langsung untuk tingkat wali kota lantaran proses itu sepenuhnya menjadi hak gubernur DKI Jakarta.

“Maka namanya wali kota adalah bawahan langsung yang bisa diberhentikan kapan saja oleh gubernur, jadi tidak ada pemilihan langsung. Apakah itu sudah dihitung, tidak ada otonomi lagi kan. Kalau provinsinya non-DKI otonomi tingkat II masih ada, kalau gabung ke DKI otonominya hilang maka pemimpin kotanya tidak dipilih tapi ditunjuk,” papar Emil.

Emil menegaskan, rencana pembentukan daerah otonomi baru merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia mengaku hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat. “Makanya saya mah ikut arahan pemerintah pusat karena kewenangannya bukan di provinsi. Saya hanya menjalankan eksisting sistem yang ada. Sistemnya begini saya kawal, pusat ada pertimbangan saya beri masukan. Keputusan akhirnya di Presiden,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengaku belum mendapat usulan resmi soal pembentukan Provinsi Bogor dan wacana Bekasi gabung Jakarta. Ineu justru berharap wacana itu tak terealisasi.

“Terkait Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi ke kita. Berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu,” kata Ineu seperti dilansir Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Menurut Ineu, idealnya Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar. Sebab Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan dan wilayah Bogor. Ia menjelaskan, salah satu atensi rencana pemekaran yang sedang dibahas yakni moratorium daerah otonom baru (DOB) Garut Selatan, Bogor dan Sukabumi.

“Jadi kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten kota di Jabar bukan pemekaran provinsi,” kata dia.

Ineu pun mengaku mendorong rencana pemekaran daerah tingkat II. Ia berpendapat, idealnya Jawa Barat memiliki 38 hingga 40 kabupaten dan kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau masyarakat. Namun, kata Ineu, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah.

“Namun karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut prosesnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsinya sudah selesai yang tiga calon DOB ini. Tetapi tidak mudah memang karena ada persyaratan sebelumnya. Memang itu memerlukan waktu yang panjang,” kata politisi dari PDIP itu.

“Jadi diperlukan ada pemikiran bersama terkait persyaratannya, misalkan mengenai kemampuan pendapatan daerahnya dan rencana matang setelah pembentukan DOB,” jelas Ineu.

Comments are closed.