Bekasi,NAWACITA-Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) dinilai tidak efektif. Sebab hingga saat ini masyarakat masih kesulitan ketika mencari kerja. Hal itu terbukti, belum lama ini terdapat salah satu perusahaan yang membukan 40 lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.

Kemudian, terdapat 70 orang yang melamar di perusahaan tersebut untuk mendapatkan kesempatan kerja. Namun, hanya sebanyak tujuh orang yang diterima lantaran perusahaan mempunyai kriteria dan standar tersendiri untuk menerima pencari kerja (pencaker).

Koordinator Umum Forum Informatif Pemerhati Ketenagakerjaan, Gunawan, menuturkan, seharusnya pola sosialisasi perbub tersebut diubah. Pemkab Bekasi disarankan untuk mengundang perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian, meminta perusahaan untuk memberikan kepastian jumlah serta klasifikasi calon pekerja yang dibutuhkan. Lalu, Pemkab Bekasi meyosilisasikannya kepada warga.

”Cara tersebut saya yakin untuk kemudahan ketersedian lowangan kerja yang dibuka, bukan menjadi sebuah harapan yang tidak pernah kesampaian bagi warga Kabupaten Bekasi yang masih mengangur,” katanya, Rabu (6/8).

Dia juga menyarankan agar Pemkab Bekasi melibatkan kecamatan, perangkat desa, hingga RT RW untuk mendata jumlah pengangguran.  ”Jadi harus dicari ke sumber akarnya, siapa saja yang menganggur, tinggal dimana, kecamatan apa, desa apa, dan RT RW berapa. Jadi bisa mudah kalau Disnaker sudah mengetahui masalah itu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Disnaker Kabupaten Bekasi, Duoglas Siregar, mengatakan, minimnya penerimaan bagi pencaker disebabkan karena Perbup PKK baru disahkan dan disosialisasikan. Mengenai data angka pengangguran, ia mengaku pihaknya masih mengacu data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.

”Untuk kedepannya kami akan memanfaatkan masyarakat yang membuat kartu kuning. Kan mereka juga mencantumkan nomor telepon, jadi kami tinggal menghubungi,” ujarnya.

Baca juga :  Kalapas Kelas III Gunung Tua Kanwil Kemenkumham Sumut, Ikuti Seminar Nasional Oleh Sekjen Kumham RI Secara Virtual

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi menuturkan, untuk mengimplementasikan sosialisasi perbup, pihaknya akan melakukan uji coba teknis penyaluran pengangguran yang terdata di Kabupaten Bekasi. Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan Badan Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bekasi. Apabila sudah mampu atau mempunyai keahlian dari pelatihan yang diberikan, nantinya akan disalurkan dengan disnaker.

”Memang acuannya tetap kita mengacu pada kebutuhan tenaga kerja atau suatu keahlian dari perusahaan,”pungkasnya.