Kasus Dana BPJS, Tim Pidsus Kejati Sumut Akan Periksa Para Saksi

0
54

Medan, NAWACITA- Tim Pidsus Kejati Sumut akan memeriksa para saksi Senin Pekan Depan dalam kasus penyimpangan pencairan dana BPJS hingga Rp 5 miliar di Satu Rumah Sakit (RS) swasta di Medan.

Hal ini disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irwan Sinuraya kepada Tribun, Jumat (2/7/19).

“Senin depanlah mungkinlah bisa kita selesainya. Kemarinkan baru dibikin pelimpahan formalnya, Kasidik nanti kalau untuk teknisnya. Minggu depanlah kita lakukan mulai action, dari Timsus gitu,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pemanggilan para saksi.

“Kita sudah bentuk tim penyelidikan Pidsus, kalau dari Intel kemarinkan baru data pulbaket jadi harus ditindaklanjuti dengan Pidsus gitu. supaya tambah banyak lagi yang bisa kita cari sekarang keterangan bukti. Artinya ada bukti yang kita perlukan nanti, lebih leluasa, karena kalau Pidsuskan bisa manggil manggil (saksi), intelkan nggak bisa manggil manggil,” bebernya.

Irwan membeberkan bahwa pihaknya belum ada melakukan pemanggilan saksi. “Baru dibentuk tim, belum ada yang dipanggil,” cetusnya.

Terkait banyaknya saksi yang akan dipanggil, Irwan menyebutkan bahwa hal tersebut diserahkan kepada ketua tim penyelidikan apakah akan dijadikan tersangka dan tidaknya.

“Yang pimpin nanti, ketua timnya, biasanya kalau ada penyelewengan ada penyalahgunaan, itu ada ketua tim, merekalah yang bekerja. Pihak yang akan kita panggil itu nanti timnya yang mengedarkan, tim pemeriksaannya itu yang menyampaikan ke saya, jadi mereka yang menentukan,” jelasnya.

Terkait nama rumah sakit yang melakukan penyelewengan dana BPJS tersebut, ia belum mau berkomentar terkait hal itu. “Artinya masih dugaankan, kalau belum putus belum terbukti namanya. Nantilah diekspos namanya, ini kan masih lidik,” ungkapnya.

Terkait penyelewengan Dana BPJS di 40 rumah sakit lainnya di Sumut, Irwan menyebutkan bahwa pihaknya masih akan fokus menangani satu rumah sakit yang sudah kelihatan

Kita panggil yang satu ini dulu lah, kalau yang lain (40 RS), kita lihat nanti setelah ini, dari yang satu ini kita lihat semua dan kalau udah nampak modusnya semua, untuk yang lain-lain kemungkinan besar bisa seperti itu juga. Jadi jangan langsung banyak-banyak tahu-tahu yang satupun tak beres,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan dengan serius setiap oknum yang terbukti melakukan penyelewengan hingga membuat kerugian negara hingga mencapai triliun dari dana BPJS ini.

“Dari pusat memang ada arahan itu, kan memang penyalahgunaan dana BPJS ini. Paling gak kalau kita lakukan begitu, minimal bisa berkurang lah, atau bisa gak ada lagi. Tujuan kita supaya gak ada penyelewangan lagi. Karena ini sangat merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut, Leo Simanjuntak menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan satu rumah sakit yang melakukan penyimpangan ini berdasarkan hasil operasi intelejen.

“Jadi di tahun 2019 intelijen Kejati Sumut berhasil mengungkap kasus penyimpangan pencairan dana BPJS kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Medan. Saat ini kasus sudah dilimpahkan ke bidang Pidsus untuk dilakukan penyelidikan,” tegasnya kepada Tribun di Kantor Kejati Sumut.

Ia mengungkapkan selain dari satu rumah sakit ini saja, pihak intelejen juga menemukan 40 hasil operasi lainnya di rumah sakit maupun klinik yang berpotensi melakukan hal yang sama.

“Ada 40 rumah sakit yang menjadi potensi, hasil penilitian intelejen secara besar telah menyita daa-data singkat yang kami lakukan. Jadi dari tahun 2014 sampai 2018 jadi potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar per satu rumah sakit,” tegasnya.

Leo menambahkan bahwa potensi kerugian inilah yang berkontribusi membuat kerugian defisit BPJS Kesehatan di tahun 2018 mencapai Rp 16,5 triliun.

“Kami intelejen melakukan operasi yang cukup besar ketika mendapatkan informasi bahwa negara mendapatkan kekurangan terhadap dana BPJS 16,5 triliun. Lalu kitta mencoba mentelusuri MoU yang ada terkait tentang ada di dana BPJS. Ternyata dari operasi intelejen yang kita lakukan ditemukan ada manipulasi jumlah terkait hasil penelitian rumah sakit yang kemudian semua ini diajukan ke dana BPJD kemudian cair di Sumut,” tegasnya.

Leo membeberkan bahwa terhadap satu rumah sakit yang sudah terbukti melakukan penyelewengan dana BPJS akan segera dilakukan pemeriksaan surat dan saksi.