Kisruh Internal DPD PDI Perjuangan Sumut dan Mencuatnya Isu Pemekaran

0
677

Jakarta, NAWACITA – Semenjak penetapan Struktur Pengurus DPD Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara (20/07/2019) yang lalu, peta perpolitikan di kepulauan Nias mulai menggejolak. Mundurnya Thema Laoly dari kepengurusan terpilih mencuatkan beragam interpretasi dari beberapa tokoh politik masyarakat Nias, tak terkecuali yang berada di luar daerah (29/07/2019).

Kesan “kacang lupa akan kulitnya” dan indikasi “nepotisme” yang mewarnai penetapan tersebut mulai viral di kalangan akar rumput (red. DPC dan PAC) dan masyarakat Nias pada umumnya.

Sosok Trimedya Panjaitan dan Sihar Sitorus dari DPP Partai PDI Perjuangan yang mendulang suara dari daerah kepulauan Nias (Dapil Sumut 2) pada pemilu serentak 17 Juni 2019 yang lalu, mengantar mereka menduduki kursi DPR RI di Senayan. Tokoh ini juga turut hadir dalam acara pelantikan tersebut.

Salah seorang tokoh Politik masyarakat Nias yang berdomisili di Jakarta ketika dimintai pendapatnya tentang kisruh yang terjadi, beliau mengatakan bahwa ada bentuk ketidakberpihakan yang ‘disengaja’ oleh DPD PDI Perjuangan Sumut. Padahal, secara basis dan komitmen, kepulauan Nias yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota itu, sejak reformasi sudah menunjukkan kesetiaannya pada Partai Nasionalis itu. Tokoh tersebut menambahkan bahwa hal ini bisa memantik ‘antipati’ dari akar rumput karena perjuangannya tidak dianggap, seolah “kacang lupa kulitnya”, tandas tokoh politik yang tak mau disebutkan namanya tersebut kepada awak nawacitapost.

Mundurnya Thema Laoly dari kepengurusan, juga dilihat seorang tokoh masyarakat Nias di Medan sebagai bentuk kerendahan hati. Karena beliau merasa bahwa Thema sadar bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami wilayah dan gejolak yang terjadi di akar rumput. Maka, inilah keputusan yang tepat bila hal itu benar terjadi, tutur tokoh tersebut saat dihubungi melalui seluler.

Baca Juga: Penetapan Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Sumut, Sarat Nepotisme

Maka, lebih tepat dan bijaksananya pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut memilih tokoh yang representatif yang paham akan persoalan dan perjuangan yang terjadi di wilayah kepulauan Nias dengan jumlah masyarakatnya kurang lebih 1 juta penduduk. Namun hal itu tidak terjadi dan ini yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan DPD PDI Perjuangan Sumut.

Bergulirnya kabar ini di kalangan akar rumput mencuatkan banyak respon dan harapan ke depan. Sebagian berkata bahwa ini tidak bisa ditolerir dan sebagian lagi berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Presiden melalui Kepres akan mencabut moratorium tentang pemekaran daerah-daerah terutama kepulauan Nias sebagai sebuah Provinsi sebagaimana direncanakan sebelumnya.

Disisi lain ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya kita tidak perlu melihat ini sebagai sebuah strategi politik ‘busuk’, melainkan sebagai sebuah dinamika politik biasa dan tidak perlu digembor-gemborkan. Bagaimana dengan netizens?