BKD DKI Bantah Tudingan KASN Soal Jual Beli Jabatan

13
156

Jakarta NAWACITA – Dituding marak dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemprov DKI Jakarta membantah.

Melalui Badan Kepegawaian Deaerah (BKD) DKI, Pemprov meminta tuduhan tersebut harus disertai bukti agar bisa diproses.

Ketua BKD DKI Jakarta Khaidir menyatakan, tidak ada jual beli jabatan di kalangan ASN Pemprov DKI.

“Nggak ada, ya coba aja. Kalau indikasi mah boleh. Ada buktinya nggak. Coba baca. Dia kan nggak bisa buktikan. Kan itu fitnah begitu,” kata Khaidir dikutip dari detikcom, Rabu (3/4).

Diakuinya isu jual beli jabatan sudah berembus sejak lama. Namun menurutnya, tidak ada yang bisa menunjukkan bukti kepada dirinya.

“Kan saya sudah mengatakan berkali-kali kalau ada yang bisa membuktikan siapa yang menerima. Siapa yang meminta, laporkan aja nggak masalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses seleksi di DKI Jakarta diproses secara terbuka dan berkonsultasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Khaidir mengaku semua proses pergantian jabatan sesuai aturan.

“Itu kan terbuka, sekarang dibuka melalui pansel. Kita mau membuka harus seizin KASN, sesuai aturan,” jelasnya.

Dia mengatakan setiap ada jabatan kosong, pihaknya selalu melapor ke KASN. Proses jabatan yang dilakukan diikuti pansel yang berasal dari akademisi.

“Ketika unit atau instansi ada yang kosong, harus menyampaikan ke KASN. Untuk menyampaikan rekomendasi akan dilakukan seleksi terbuka. Proses seleksi terbukanya itu diumumkan,” jelasnya.

Khaidir sendiri menegaskan BKD tidak bisa mengangkat pejabat tanpa rekomendasi KASN.

“Kalau nggak ada rekomendasi kita nggak bisa mengangkat dan juga nggak bisa melakukan seleksi dan segala macam. Kita taat aturanlah,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KASN Prof Sofian Effendi mengatakan, di level daerah baru sekitar 10 persen proes seleksi jabatan yang bebas dari KKN.

Pemprov DKI, kata Sofian termasuk marak dengan jual beli jabatan.

“Kami tahu, jual beli jabatan di DKI itu marak juga. Tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI itu akan membuat saudara terkejut,” kata Sofyan.

Meskipun Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM itu mengaku tak punya bukti otentik, karena pelaporan jual beli jabatan di DKI lebih sepi ketimbang dari provinsi-provinsi lain. namun ke depan, ia mengungkapkan perlunya bekerja sama dengan KPK untuk dapat mengungkapkan isu ini dengan gamblang.

Comments are closed.