Mendagri Minta Gubernur Jatim Bina Wabup Trenggalek

1
175

Jakarta NAWACITA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menanggapi terkait Wakil Bupati Trenggalek Muhamad Nur Arifin yang meninggalkan tugas tanpa izin.

“Pemerintah Pusat punya wakil di daerah, yaitu gubernur. Tugas gubernurlah yang harus mengecek ke mana kepala daerah itu meninggalkan, tugas dan izinnya harus kepada gubernur,” kata Tjahjo kepada para awak media di komplek DPR RI Senayan Jakarta, rabu (23/1),

Dalam hal ini, kata Tjahjo, Mendagri memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tjahjo menjelaskan, untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di kabupaten/kota, gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”, ujarnya.

Pada tahap ini, lanjut Tjahjo, pihaknya sudah minta keterangan kepada Gubernur Jawa Timur terkait Wakil Bupati Trenggalek yang meninggalkan daerah, apalagi keluar negeri itu, ada izin atau tidak.

“Izinnya minimal kepada gubernur atau ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, di Kemendagri izinnya tidak ada. Jika tidak ada izin menurut undang-undang kami berikan teguran,” tegas Tjahjo.

Menurut Tjahjo, dalam persoalan ini Mendagri sudah terima informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa yang bersangkutan telah diberikan teguran tertulis oleh Gubernur Jawa Timur.

“Kalau dia (wakil Bupati Trenggalek) mengulang kembali, seperti Bupati Talaud, bisa diberhentikan sementara”, tegasnya.

Prinsipnya, Tjahjo menambahkan, Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Wakil Bupati Trenggalek.

“Termasuk pembinaan dan pengawasan kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya di wilayahnya sesuai yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tutupnya.

Diketahui, Muhammad Nur Arifin dikabarkan menghilang dan tak terlihat di kantornya, sejak 9 Januari 2019.

Tak hanya ajudan dan orang dekat, Bupati Trenggalek Emil Dardak pun tak mengetahui keberadaan pria yang akrab disapa Gus Ipin tersebut.

Setelah sempat membuat lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kebingungan, kabar Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin hilang pun tersiar ke publik dan heboh.

Akhirnya setelah batang hidungnya tak terlihat semenjak 9 Januari 2019, kabar itu sampai pula ke telinga Gubernur Jatim Soekarwo.

Gus Ipin mangkir dari tugasnya tanpa menyampaikan izin kepada Bupati Trenggalek ataupun Gubernur Jawa Timur.

“Informasi yang kami dapatnya, Wakil Bupati Trenggalek tak ada di tempat dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pejabat,” tutur Soekarwo, Senin (21/1)

Comments are closed.