Sumut, NAWACITA– Kementrian Dalam Negeri diminta untuk tidak menghapus usulan pembentukan dan berdirinya Provinsi Tapanuli dalam langkah pemekaran daerah di Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Tapanuli (PNP-Protap) Ir Hasudungan Butar-butar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk menghalangi dari perjuangan dan proses usulan pemekaran Tapanuli sebagai sebuah Provinsi. Dan rencana ini harus terdaftar di Kemendagri sebagai satu daerah yang ingin dimekarkan.

“Sejak kebijakan moratorium tentang pemekaran daerah di Indonesia, belum atau tidak ada terdengar memo, nota, rekomendasi atau pernyataan apapun dari pemerintah pusat bahwa nama Provinsi Tapanuli sudah dihapus atau dicoret dari data Ditjen Otda Kemdagri. Itu berarti, nama atau agenda Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru harus tetap ada dan tercatat di Ditjen Otda, bersama ratusan daerah lain yang ikut mengusulkan pemekaran daerah untuk menjadi provinsi atau kota dan kabupaten baru,” katanya kepada salah satu media di Sumut, Selasa (8/1).

Hasudungan memprotes kebijakan pemerintah pusat yang mendata sebanyak 314 usulan daerah pemekaran di Indonesia tidak mencantumkan Provinsi Tapanuli. Pemerintah pusat dari usulan tersebut hanya mencantumkan Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli Selatan yang menginginkan pemekaran di Sumatera Utara.

Ia pun menyinggung proses persiapan Provinsi Tapanuli yang lebih siap dan lebih baik dari aspek administratif maupun aspek sosial ekonomi, justru tak disebut seolah tak tercantum lagi dalam agenda Ditjen Otda Kemendagri.

Atas diabaikanya proses perjuangan ini ungkap Hasudungan, menimbulkan kekecawaan dan kemarahan dari warga Sumut asal Tapanuli yang berada di Medan, Jakarta maupun dikot-kota lainya.

“Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono yang sempat menjabat Gubernur DKI Jakarta itu, pekan lalu (Rabu 2/1) tegas bilang usulan daerah pemekaran masih terus mengalir dan tak bisa dihentikan. Itu artinya nama Provinsi Tapanuli harus disebut dan harus masih ada tercatat. Perubahan peraturan dan kebijakan pasca moratorium, misalnya tentang isu daerah pemekaran baru nantinya bersifat administratif dulu selama tiga tahun di bawah pengawasan provinsi induk menunggu evaluasi menjadi provinsi permanen, bukan menjadi alasan untuk menghapus atau hilangkan nama Provinsi Tapanuli dari daftar,” papar Hasudungan prihatin.

Baca juga :  Besok Mulai Berlaku PSBB di 3 Daerah di Jatim, Gubernur Khofifah Kirimkan Sembako untuk Dapur Umum di Sidoarjo dan Gresik

Sembari memaparkan ringkas kronologi usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai pemekaran daerah Sumut sejak 1992 yang merupakan kelanjutan aspirasi warga daerah Tapanuli di berbagai pelosok Indonesia mulai 1980-an, khususnya 1988-1989.

Hasudungan juga menyesalkan kesan lemahnya daya kawal dan kepedulian para wakil rakyat atau pejabat asal Tapanuli di tingkat pusat terhadap nasib dan kelanjutan proses pembentukan Provinsi Tapanuli ini, baik yang duduk di jajaran kabinet atau kementerian dan departemen terkait, legislatif (DPR-DPD RI), maupun instansi serta lembaga lainnya.

“Terlepas dari apa yang pernah terjadi dalam proses perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli ini, hal terpenting dalam hal ini adalah perlakuan equality atau kesetaraan hak oleh warga negara dalam menikmati menu demokrasi nasional untuk percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Toh semua pihak sudah melihat semua item kelengkapan dan persyaratan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli ini sudah sangat siap, bahkan final,” tegas Hasudungan.

 

 

(Red: Restu, sumber SIB)