Target Pendapatan Kota Bekasi 2018 Tidak Tercapai

0
145

Bekasi NAWACITA – Meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan sejumlah upaya untuk menggenjot pendapatan melalui PAD (pendapatan asli daerah), namun target pendapatan pada 2018 masih belum tercapai. Tahun 2018 lalu, Pemkot Bekasi hanya berhasil mencapai 86,18 persen dari target yang direncanakan.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Karya Sukmajaya, menuturkan, dari target yang dipatok sebesar Rp 5,38 triliun, Kota Bekasi hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,64 triliun.

Menurut Karya, PAD terendah yang dicapai terletak ada pada sektor pajak reklame. Dari target Rp 90,8 miliar, penerimaan pajaknya hanya Rp 38,1 miliar.

“Perolehan PAD dari sektor reklame paling rendah atau hanya 41,99 persen dari target,” ungkap Karya di Bekasi, Minggu (6/1)

PAD sektor reklame, menurut Karya, diproyeksikan bisa tembus Rp 90.822.004.200 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 38.133.354.001 miliar. Rendahnya penerimaan pajak reklame, kata dia, karena yang mengelola bukan hanya lembaganya, namun ada pihak lain. Karya mencontohkan, misalnya Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sementara lembaganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai pengelola terakhir.

“Memang pengusaha Reklame membayarnya ke kita, tetapi dari perizinan dan teknis lainnya ada di DPMPTSP yang mengeluarkan izin dan yang paling tau soal reklame juga adalah Distaru,” ujarnya.

Karya pun menjelaskan, upaya pemkot Bekasi mendorong peningkatan PAD, di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi Nomor 48 tahun 2018 tentang penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan penagihan pajak dengan mengerahkan petugas ke lapangan.

“Perwal tersebut diterbitkan agar bisa menarik PAD dengan maksimal. Kami juga minta kesadaran masyarakat bila memiliki tunggakan pajak untuk segera menunaikannya karena uang yang disetorkan untuk pembangunan Kota Bekasi juga,” jelasnya.

Dengan adanya puyung hukum itu, lanjut Karya, maka tak heran bila penerimaan PBB paling besar. Dari target yang dipatok sebesar Rp 340,5 miliar, pencapaian pajak dari sektor ini tembus Rp 416,8 miliar.

Selain dari sektor reklame, masih dijelaskan Karya, sektor yang pencapaiannya belum sesuai haapan adalah sektor pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB). Dari target Rp 400,2 miliar, kata dia, target yang diterima tercapai Rp 454,2 miliar.

“Kemudian juga Pajak Restoran, dari target Rp 297,9 miliar tercapai Rp 271,5 miliar,” ujarnya.

Karya menambahkan, meski pendapatan tidak sesuai harapan, namun pemerintah tetap menaikan targetnya pada 2019 ini. Dari target yang dipatok sebesar Rp 5,38 triliun pada 2018, Kota Bekasi mematok pendapatan 2019 mencapai Rp 6,3 triliun.

“Kami tetap optimis target pendapatan yang dipatok di tahun 2019 akan tercapai hingga penghujung tahun,” pungkasnya.