49.783 Warga Kota Makassar Terancam Kehilangan Hak Pilih 2019

9
186

Data Kependudukan Diblokir

Makassar NAWACITA – Lebih dari 40.000 warga Kota Makassar terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Pasalnya, puluhan ribu warga usia diatas 23 tahun tersebut hingga akhir Desember 2018 tidak juga melakukan perekaman KTP elektronik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar mencatat ada 49.783 warga diatas usia 23 tahun yang tidak melakukan perekaman e KTP telah di blokir status kependudukannya. Akibatnya, warga yang diblokir terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tahun politik 2019 ini.

Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspasari Abady menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun Disdukcapil, jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP el hingga akhir Desember 2018 ada 85.644 warga.

Namun, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, 49.783 warga diantaranya terpaksa harus diblokir.

“Secara keseluruhan ada 85.644 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, tapi yang kita blokir itu hanya 49.783 warga itu yang berusia 23 tahun keatas, atau hanya sekitar 4,9 persen dari total wajib KTP kita,” ujar Aryati, Rabu (2/1).

Ia menjelaskan, pemblokiran data kependudukan dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa bulan lalu. Tujuannya, untuk mengidentifikasi data penduduk yang belum melakukan perekaman, kemudian, apakah sudah meninggal dunia atau tercatat sebagai penduduk di daerah lain. Apalagi, pada saat imbauan ini digaungkan, kementrian mencatat masih ada sekira 6 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Pemblokiran kependudukan akan berdampak pada tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang membutuhkan identitas. Seperti, tidak bisa mengurus BPJS, SIM, Paspor, Visa, urusan perbankan, bahkan kehilangan hak pilih pada saat pemilu nanti,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut dia, kepada warga yang diblokir data kependudukannya, masih diberi kesempatan dengan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan klarifikasi. Sebab, pelayanan perekaman e-KTP masih tetap dibuka seperti hari-hari biasanya.

“Datanya kita buka, kalau yang bersangkutan datang ke kantor melapor, tapi tidak langsung dibuka kita lakukan verifikasi data dulu,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Makassar, Chaidir, bahwa pelayanan perekaman KTP-el tetap dibuka seperti hari-hari biasanya baik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di kantor kecamatan.

Chaidir pun berharap, agar penduduk yang datanya diblokir bisa segera melakukan perekaman.

“Perekaman tetap jalan, karena itu salah satu cara untuk membuka blokir data yang bersangkutan,” ujar Chaidir.
Ia menjelaskan, banyaknya data penduduk yang diblokir, sehingga diprediksi intensitas penduduk yang bakal melakukan perekaman akan semakin melonjak.

“Jika tidak segera diurus, maka masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang berhubungan dengan penggunaan KTP,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelayanan pelayanan perekaman KTP-el dibuka dari jam 09.00 sampai 15.00 Wita.
“Bisa di kantor bisa juga di kecamatan. Cuma intensitas yang merekam pasti agak tinggi karena ada pemblokiran data,” tutupnya

Comments are closed.