HIMNI Dorong Pemerintah Sukseskan UU Nomor 23 Tahun 2014 Dengan Pembentukan Nias Sebagai Provinsi

3
460

Jakarta, NAWACITA– Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) meminta arahan Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran daerah baru bisa diaplikasikan di Kepulaun Nias.

Kepulauan Nias yang telah masuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) ditahun 2014 harus bersabar dan tertundanya Nias untuk ditetapkan sebagai sebuah provinsi atas dasar dari keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tersebut.

Faigiziduhu Ndruru Ketua Kominfo Humas DPP HIMNI kepada Nawacitapost saat acara seminar HIMNI dengan tema Langkah Strategis menuju Provinsi Kepulauan Nias, Minggu (21/7)  menjelaskan bahwa HIMNI terus berupaya agar implementasi dari UU No. 23 tahun 2014 bisa sampai pada tujuanya yaitu terbentuknya DOB Provinsi Nias.

“HIMNI mendorong agar pemerintah memberikan arahan agar DOB Provinsi Nias bisa terwujud dengan menyesuaikan pada UU No. 23 tahun 2014 dalam berbagai syarat dan administrasi, ujarnya.

Saat ini perjuangan HIMNI sebagai organisasi masyarakat hanya bisa memberikan dukungan untuk segala syarat dan administrasi yang dibutuhkan oleh Pemda sekepulauan Nias maupun Pemerintah Pusat.

“Kita sudah memberikan rekomendasi kepada Pemda se Kepulaun Nias dan Pemerintah Pusat agar diberikan solusi dan jalan keluar untuk memenuhi semua tahapan terbentuknya DOB Provinsi Nias. HIMNI bekerjasa keras mendukung semua ini sesuai dengan jalurnya sebagai ormas, kata Faigiziduhu Ndruru.

Dan tak lupa pula, HIMNI terus melakukan komunikasi kepada tokoh-tokoh Nias baik dipemerintah pusat maupun daerah meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait DOB Provinsi Nias.

“Harus ada langkah Strategis yang dilakukan bersama agar PP ini bisa ditandatangi oleh Presiden. PP ini sangat penting untuk kemajuan Nias kedepan, ungkap Faigiziduhu Ndruru.

3 KOMENTAR

Comments are closed.