Foto: Istimewa

Nawacitapost.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan fokus memantapkan program pemerintahannya di 2018. Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan janji kampanye harus mulai disinkronkan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan periode 2015 – 2019, maka seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus berkordinasi dan sinergikan RKPD serta programnya berdasarkan RPJMD dan RPJMN. Ini dibutuhkan untuk mendukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tjahjo mengatakan, penyerasian rencana program daerah dengan program prioritas nasional dilakukan mulai dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Agenda ini menjadi forum bagi gubernur menyusun rencana kebijakan ini secara terpadu.

“Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, terpadu,” kata Mendagri Tjahjo dalam acara Musrenbang Jabar di Bandung, Kamis (13/4).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, kata dia tinggal memantapkan kerjanya sebelum selesai masa tugasnya pada tahun mendatang. Dalam upaya tersebut, ia meminta pemerintah provinsi mematangkannya bersama DPRD dan dapat merangkul seluruh elemen, termasuk masyarakat.

Mendagri Tjahjo menambahkan, Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Ini juga menjadi landasan penyusunan RAPBD 2018 dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam UU Pemda, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 tahun,” tambah dia.

Pembangunan daerah, kata Tjahjo merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian pembangunan nasional. Karena itu, ia juga meminta agar kepala daerah bisa aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja SKPDnya.

Baca juga :  Beginilah Saat Bupati Nias Utara Melakukan Sidak di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara

“Saya mohon pak gubernur, bupati dan walikota memahami satuan tiga. Jangan semua diserahkan ke SKPD. Tiap 3 bulan sekali ditanya, kalau tidak tercapai, ganti saja,” tegas Mendagri. (rian)

Comments are closed.