Kalimantan Utara Berpotensi Ekspor Listrik ke Negara Tetangga

54
162
Foto: Dok. Pemprov Kaltara

Nawacitapost.com –  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi dengan kekayaan energi yang cukup besar. Dengan kekayaan energi yang sangat besar tersebut, dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara harus mampu mengekspor listrik ke negara tetangga. “

“Saat ini Kalimantan Utara masih impor listrik dari negara tetangga, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik,“ ujar Menteri Bambang saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Musrenbangprov Kaltara), di Hotel Tarakan Plasa, Tarakan, Kalimantan Utara, beberapa saat lalu.

Namun menurut Bambang, cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pengekspor listrik hanya mungkin tercapai apabila pemerintah Kalimantan Utara maupun masyarakatnya melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula bersandar kepada kekayaan sumber daya alam dan energi bertransformasi ke industri pengolahan dan manufaktur.

Tidak kalah pentingnya juga, kata Bambang, sebagai provinsi baru, pemerintah provinsi Kalimantan Utara harus mendorong terjadinya  lompatan pembangunan. Kalau tidak melakukan lompatan pembangunan, capaian pembangunan yang diraih sebatas business as usual.

“Strategi lompatan pembangunan misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Utara maupun dengan menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus,”” tutur Bambang.

Kedua hal tersebut menurut Bambang harus diikuti inisiatif pemerintah daerah untuk membuat berbagai kebijakan yang pro investasi. “Pemda misalnya harus menyederhanakan regulasi yang berbelit atau menyediakan berbagai fasilitas yang mempermudah investor masuk,” ujar Bambang.

Saat memberikan arahan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Utara,  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial dengan memperhatikan: Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.

Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga “satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan. Keempat,  perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, menurut Bambang, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakanantara lain preservasi dan pelebaran jalan BTS Bulungan – Tanjung Selor, preservasi rehabilitasi dalam kota Tanjung Selor, pembangunan jalan mendukung Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Tanjung Selor – SP3 – Sajau Binai – Tanah Kuning), dan pembangunan Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Musrenbang bertema ‘“Mempercepat Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara Didukung oleh Infrastruktur yang Memadai’ ini juga hadir Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara Fredrick Ellia, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan lain-lain. (rian)

Comments are closed.