Bupati Bekasi Jadi Tersangka, KPK: Terima Suap Proyek Meikarta

0
46
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Tempo)

 

Jakarta, NAWACITA– Penyegelan salah satu ruangan kerja di dinas PUPR Kabupaten Bekasi pada minggu, (14/10) berbentut panjang hingga penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa pejabat daerah tersebut.

Mulai dari Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian orang nomor satu Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang merupakan Bupati Bekasi dua periode ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan tersangka yang dilakukan KPK, karena para pejabat daerah ini terlibat dalam kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (15/10).

Syarif mengatakan, Bupati Neneng an kawan-kawan menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut.

Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

“Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan,” kata Syarif.

Selain pejabat di pemerintahan kabupaten Bekasi, KPK juga menjerat pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

 

 

 

(Red: Faiz, sumber Lpt6)

Tinggalkan Balasan