Kami meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi sekaligus mengganti Wali Kota Jakarta Utara, karena tidak mencegah hal ini. Dan meminta agar Ketua RT dinonaktifkan sampai masalah ini selesai.
Jika hal tersebut tidak dilakukan bisa memicu konflik horizontal pada masyarakat,” ujarnya.
Halaman 3 dari 3