Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Perhatian utamanya terhadap masyarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tak perlu diragukan lagi. Begitulah sosok Marinus Gea biasa disapa MrG saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/6/2022).
Baca Juga : Ketua Umum Marinus Gea Himbau Kader HIMNI Di Seluruh Indonesia Mempersiapkan Diri Menuju 2024
Seperti dikutip dari website dpr.go.id, pada 18 Juni 2022, menurut MrG, UMKM harus senantias diberikan intensif perpajakan. Tujuannya guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Banten. Sebab UMKM sangat berjasa besar dalam menjadi tonggal perekonomian baik di level nasional maupun lokal.
Baca Juga : HUT ke -5 HIMNI Kota Bandung, Ketua Umum Marinus Gea Akan Buka Turnamen Futsal
“Ini yang kita dorong terus agar insentif pajak ini tidak hanya diberikan kepada industri-industri besar,” ujar MrG.
Terkait hal tersebut, MrG yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Banten hanya berada di peringkat delapan (8) sebagai provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2021.
Yang mana rinciannya (dalam miliar rupiah). Pertama DKI Jakarta: (2.914.581,08). Kedua Jawa Timur (2.454.498,80). Ketiga Jawa Barat (2.209.822,38). Keempat Jawa Tengah (1.420.799,91). Kelima Sumatera Utara (859.870,95,). Keenam Riau (843.211,15). Ketujuh Kalimantan Timur (695.158,33). Kedelapan Banten (665.921,92), dan Kesembilan Sulawesi Selatan (545.230,03).
Supaya Provinsi Banten PDB posisinya naik, anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini meminta, agar perusahaan-perusahaan yang rutin membayar pajak ke pemerintah pusat, jangan sampai malah feedback berupa peningkatan kesejahteraannya malah diterima masyarakat lain.
“Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Terutama di dapil saya di (kawasan) Tangerang utara. Masih banyak masyarakat yang miskin dan belum bisa menerima manfaat dari pajak-pajak kepada negara yang diperoleh pemerintah,” ujar wakil rakyat dari dapil Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ini.
Karena itu, Marinus mendorong agar pemanfaatan potensi pajak yang terus meningkat dari industri yang ada di Banten, dapat dikembalikan ke masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan dan insentif UMKM. “Sehingga, seharusnya optimalisasi penerimaan pajak ini dilakukan secara massal melalui instansi-instansi pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Seerti diketahui, berdasarkan jawaban tertulis yang disampaikan ke Komisi XI DPR RI, Ditjen Pajak Kemenkeu menyampaikan kendala selama ini dalam perbaikan basis data perpajakan bagi sektor UMKM. Salah satunya adalah tidak adanya buku pedoman kewajiban pajak sektoral yag dimiliki Ditjen Pajak seperti dokter, penulis, UMKM, konstruksi dan sebagainya.
