Pendahuluan

Sebagai salah satu daerah tertinggal di Propinsi Sumatera Utara, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara masih dalam kategori rendah. Perolehan pendapatan daerah setiap tahun pada kisaran Rp. 700 – Rp. 800 miliar, dimana lebih dari 95% berasal dari dana perimbangan (transfer ke daerah) sementara sisanya 3%-5% dari pendapatan asli daerah. Sebagai contoh dapat dilihat profil alokasi anggaran pendapatan Kabupaten Nias Utara pada tahun 2022 sebagai mana ekspos Bupati Nias Utara di Komisi V DPR RI, 15 Juni 2022, sebesar Rp. 760.162.635.066 yang didominasi sumber pendapatan transfer sebesar Rp. 731.972.962.000 atau 96,29% sementara pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp. 28.189.673.066 atau 3,71%. Berdasarkan data BPS – Kabupaten Nias Utara Dalam Angka, realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 8 tahun dari tahun 2011 – 2018, secara nominal meningkat setiap tahun mulai dari Rp. 358.058.157.566, Rp. 357.833.177.024, Rp. 442.082.630.984, Rp. 490.291.982.773, Rp. 599.606.675.007, Rp. 725.011.482.000, Rp. 734.311.524.000, Rp. 766.215.725.200. Namun, jika dilihat dampaknya terhadap pembangunan ekonomi selama periode waktu yang sama justru terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin melambat dari 6,75% pada tahun 2011 menjadi 6,21% pada tahun 2012, selanjutnya naik sedikit menjadi 6,34% pada tahun 2013 akan tetapi kembali menurun lagi dari tahun 2014 hingga 2018 secara berturut-turut menjadi 5,89%, 5,44%, 4,59%, 4,43%, dan 4,42%. Kondisi penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan peningkatan nilai penerimaan pendapatan setiap tahun.

Peningkatan nilai penerimaan pendapatan daerah yang berkorelasi negative dengan laju pertumbuhan ekonomi ini cukup menarik perhatian pada kondisi ekonomi makro regional maupun nasional selama periode waktu 8 tahun dimaksud atau sebelum masa pandemic Covid-19 melanda Indonesia, dalam situasi relative stabil atau tidak ada kejadian gangguan stabilitas ekonomi yang signifikan. Seyogyanya, dampak dari akumulasi aktifitas pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun, meskipun dalam jumlah yang kecil, dapat mendorong pergeseran kinerja pembangunan ekonomi daerah yang terus meningkat. Pada kondisi yang relative berjalan normal ini, muncul pertanyaan apakah pengalokasian penggunaan anggaran sudah dilakukan secara efektif? Bagaimana pula strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah disusun untuk periode jangka menengah yang dijabarkan setiap tahun pada rencana kerja pemerintah daerah?.

Bila dilihat output aktifitas pembangunan sektor ekonomi yang dilaksanakan selama ini, sesungguhnya dapat menjelaskan sebab musabab ketidakcapaian target-target pembangunan ekonomi yang diharapkan. Sinergitas perencanaan lintas pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi tidak berjalan. Dinas Pariwisata membangunan objek wisata bahari yang tidak disertai dengan pembangunan jalan yang memadai menuju lokasi objek wisata dimaksud, karena kegiatan pembangunan jalan berada dalam kewenangan Dinas PUPR yang memiliki program prioritas sendiri. Demikian halnya, sejumlah pembangunan sektor perikanan yang tidak dapat selesai karena keterbatasan anggaran menjadi program yang terbengkalai hingga bangunan dan fasilitasnya rusak termakan waktu tidak pernah sekalipun dimanfaatkan. Persoalan lain yang sering ditemui adalah perencanaan pembangunan yang tidak utuh (holistic), yang dianggap sudah selesai setelah berdiri bangunan fisiknya. Padahal persoalan pembangunan ekonomi harus meliputi perencanaan pengelolaannya kemudian, pengembangan dan keberlanjutannya hingga dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Sejumlah bangunan sarana/fasilitas di lokasi objek wisata dengan anggaran diatas satu miliar bahkan mencapai puluhan miliar, sekian tahun berdiri tapi tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa kepada daerah melalui pajak daerah atau retribusi daerah.

Prinsip Pembangunan Ekonomi Daerah Efektif

Kemampuan daerah tertinggal dalam menggenjot sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah sangat rendah, disisi lain kriteria-kriteria untuk memperoleh hak keuangan dari kebijakan desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan juga rendah sehingga alokasi transfer ke daerah (TKD) baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus bagi kabupaten daerah tertinggal selalu dalam kategori kemampuan keuangan rendah. Perolehan anggaran pendapatan yang rendah ini sejatinya harus mampu dapat dimanfaatkan se-efektif mungkin, sehingga memberikan nilai tambah (added value) yang positif terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, Penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah Nias Utara dan daerah tertinggal lainnya agar dapat menerapkan 3 prinsip dalam perumusan strategi pembangunannya, sebagai berikut:

  1. Fokus – Tuntas – Kebutuhan

Kemampuan keuangan yang sangat terbatas mustahil dapat mendanai seluruh pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran secara berfokus untuk menuntaskan satu atau beberapa masalah pembangunan yang merupakan kebutuhan sangat prioritas, merupakan pilihan yang harus dilakukan untuk mengefektifkan penggunaan anggaran yang tersedia. Prinsip berfokus-tuntas-kebutuhan ini dilakukan setiap tahun anggaran secara berurutan dan tuntas dari setiap prioritas masalah ke prioritas masalah pembangunan berikutnya. Sedapat mungkin dihindari pola membagi-bagi anggaran dengan alasan agar setiap wilayah atau setiap masalah dapat tersentuh, meskipun diketahui tidak cukup untuk menuntaskannya dengan baik.

Baca juga :  Ormas Permata Bersatu Tafaeri (PEBETA) Resmi Dideklarasikan

2. Integrasi Daerah – Desa

Lokus sasaran dan masyarakat subjek pembangunan daerah merupakan lokus dan sasaran pembangunan yang sama dari pembangunan desa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi daerah maupun bagi pemerintah desa untuk tidak melakukan sinkronisasi dan integrasi arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten dan RPJMDesa. Dengan anggaran dana desa yang tersedia dari APBN, harus mampu terintegrasi sehingga menambah kemampuan menyelesaikan masalah pembangunan daerah di desa-desa. Prinsip integrasi daerah-desa ini mensinergikan pembangunan yang terarah dari tingkat kabupaten sampai ke desa dengan rumusan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

  1. Kolaborasi – Koordinasi – Konsistensi

Perencanaan pembangunan daerah harus dapat disusun dalam kerangka satu kesatuan yang utuh (holistic) meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai pembagian urusan kewenangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tidak dapat dilakukan oleh hanya satu urusan saja mulai dari penyiapan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana produksi, penyiapan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, aktiftas produksi atau pelayanan, distribusi, promosi dan pemasaran produk, penyiapan regulasi tata kelola dan aktifitas lainnya membutuhkan kerjasama, interaksi, kompromi beberapa OPD yang terkait baik yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan sektor ekonomi tersebut. Kolaborasi antar OPD dan pengampu urusan lain serta stakeholder lainnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi daerah. Koordinasi yang kuat antar pihak terkait dan konsistensi merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi terlebih-lebih dalam kondisi serba keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.

Pola Pendekatan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Dilatarbelakangi upaya mengefektifkan pemanfaatan anggaran pendapatan yang sangat terbatas bagi daerah tertinggal dan mendorong perubahan praktek-praktek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor ekonomi daerah yang tidak produktif selama ini, perlu dilakukan strategi-strategi khusus perencanaan kegiatan pembangunan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang lebih efektif dan efisien. Pada kesempatan ini, Penulis menawarkan 4 paket pola pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang dapat diterapkan di Kabupaten Nias Utara dengan syarat berpegang teguh pada 3 prinsip pembangunan ekonomi daerah efektif diatas. Pola pendekatan dimaksud, sebagai berikut:

  1. Program Sharing Daerah dan Desa (PSDD)

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan yang berorientasi substansi menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pola PSDD, yaitu perpaduan dua atau lebih program/kegiatan yang berkaitan dari beberapa unit kerja untuk mewujudkan satu tujuan pembangunan tertentu (bidang ekonomi, infrastrutur, pelayanan publik, dsb) pada satu tahun anggaran yang sama. Unit-unit kerja yang dimaksud dalam pola ini adalah OPD-OPD, Pemerintah Desa, pihak ketiga Lainnya (jika ada yang dapat dilibatkan) dengan prinsip pola sharing ada satu unit kerja yang menjadi Leading Sector (LS) sementara unit kerja yang lainnya menjadi Support Sector atau Mitra Sharing (SS/MS). Sharing yang dimaksud dalam PSDD ini adalah sharing program atau kegiatan bukan sharing dana serta jenis program/kegiatan yang berada dalam satu garis tujuan yang sama atau dapat bermuara pada satu tujuan yang sama. Selanjutnya, tahapan sharing dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini:

Tahap-I, OPD LS:

  • Menetapakan paket program;
  • Menentukan rentang sharing; dan
  • Koordinasi dengan OPD SS/MS.

Tahap-II:

  • Koordinasi dengan Desa sebagai MS;
  • Merumuskan integrasi program; dan
  • Perencanaan – Pelaksanaan – Pengendalian/Evaluasi.

 

Berikut ini dapat digambarkan bagan pola pendekatan PSDD dengan dua kegiatan dari OPD LS (OPD-A) yang di danai APBD, satu kegiatan dari OPD SS (OPD-B) yang di danai APBD, dan dua kegiatan dari Desa MS (kegiatan 3 dan 5) yang di danai APBDes Desa yang bersangkutan.

Sebagai contoh penerapan PSDD pada program peningkatan hasil tangkap nelayan di Desa Alo’oa oleh Dinas Perikanan sebagai OPD leading sector (LS). Untuk memberhasilkan program tersebut membutuhkan setidaknya 5 kegiatan, pertama pembangunan jalan menuju lokasi tambatan perahu Saota yang sebelumnya sudah dibangun dari kegiatan Dinas PUPR, berikutnya kegiatan lanjutan perluasan tambatan perahu Saota yang dapat didukung oleh Dinas Perhubungan, kegiatan pengadaan perahu motor nelayan dan pengadaan alat tangkap nelayan yang diprogramkan oleh Desa melalui APBDes, dan kegiatan pelatihan, magang atau studi banding yang diprogramkan oleh Dinas Perikanan sendiri.

Baca juga :  Polres Nias Laksanakan Kegiatan Perpanjangan SIM A dan SIM C di Nias Utara

Melalui pola pendekatan PSDD terjadi sinergitas pelaksanaan pembangunan oleh beberapa OPD ditingkat kabupaten bersama Pemerintah Desa. Dalam kondisi keterbatasan anggaran pada setiap unit kerja, kegiatan pembangunan dengan pola ini dapat lebih efektif dan efesien mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Output kegiatan pembangunan dengan prinsip tuntas dapat langsung dinikmati manfaatnya pada sehingga dapat menekan opportunity loss kegiatan pembangunan. Disisi lain, melalui pendekatan ini secara tidak langsung memaksa OPD-OPD harus selalu (membangun budaya) kerjasama/berkolaborasi dan berkoordinasi untuk mewujudkan satu agenda besar pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

  1. Desa Mitra OPD (DeMO)

DeMO merupakan pola pendekatan dimana setiap OPD khususnya bidang ekonomi wajib membangunan kemitraan program ekonomi unggulan yang berfokus pada beberapa desa yang memiliki potensi kekuatan ekonomi relevan dengan tugas pokok/kewenangan OPD-nya. OPD-OPD bidang ekonomi tersebut terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Lingkup kegiatan kemitraan OPD dengan Desa mitra ini dapat berupa kegiatan; kajian sektor ekonomi unggulan/andalan pada satu atau gabungan beberapa desa sasaran, perencanaan program bersama (dapat menerapkan PSDD), alokasi anggaran, fasilitasi sarana prasana dan sumber daya manusia, kegiatan pembinaan dan peningkatan produksi, kegiatan fasilitasi jejaring pasar, atau dalam rangka kegiatan pengendalian dan evaluasi. Pola kemitraan pendekatan DeMO ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

  • OPD dan Desa menetapkan satu atau dua (fokus) sektor ekonomi unggulan;
  • menerapkan paket PSDD;
  • ada kesepakatan bersama antara OPD dengan satu atau gabungan beberapa Pemerintah Desa tentang program pembangunan sektor ekonomi unggulan yang dikelola melalui kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, Koperasi, atau melalui UMKM yang ada di desa-desa tersebut.

Basis kegiatan ekonomi utama masyarakat Nias Utara yang tersebar pada 112 Desa dan 1 Kelurahan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yang terdiri dari 84 desa dengan basis ekonomi utama mayoritas masyarakat disektor pertanian, 8 desa dengan basis ekonomi utama disektor perikanan, 19 desa dengan basis ekonomi utama sebagian pertanian dan sebagian lagi perikanan, serta 12 desa dengan basis ekonomi utama mayoritas masyarakatnya pada sektor pertanian dan/atau perikanan ditambah dengan sektor usaha pariwisata dan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Setiap tahun anggaran Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian memiliki tanggungjawab menjalin kemitraan dengan beberapa desa dalam kegiatan pembangunan ekonomi sektor pertanian dengan desa mitra/binaan dengan target sampai akhir tahun RPJMD ke 84 desa mitra telah mampu membangun kekuatan ekonomi unggulan di desanya. Pola yang sama juga dilakukan oleh Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayan serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM pada desa mitranya masing-masing. Kebaikan yang didapatkan melalui penerapan pola DeMO ini antara lain:

  • masyarakat desa mendapat pendampingan/fasilitasi/pemberdayaan/pembinaan yang terprogram dengan baik dalam membangun ekonominya yang lebih kuat;
  • dapat mengefektifkan sumberdaya anggaran yang ada dengan berfokus pada satu atau dua sektor unggulan saja;
  • hasil capaian kinerja OPD lebih optimal dengan target sasaran yang jelas, fokus dan terukur;
  • memotivasi OPD untuk lebih bertanggungjawab memberhasilkan tugas dan kewenangan yang dibebankan pada unit OPD-nya; dan
  • melalui kebijakan kemitraan OPD dengan gabungan beberapa desa pada satu sektor unggulan tetentu dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah (economies of scale) sehingga mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
  1. Mitra Pengelola Ekonomi Daerah (MiPED)

MiPED merupakan kebijakan dalam rangka pengelolaan aset-aset ekonomis yang dimiliki daerah untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna memberikan pengembalian ekonomi (return) yang menguntungkan bagi daerah dan masyarakat disekitarnya dengan menjalin kerjasama pengelolaan oleh pihak lain yang kompeten. Lingkup kemitraan meliputi kerjasama pengelolaan aset-aset daerah disektor ekonomi yang berada di OPD-OPD; Pariwisata dan Kebudayaa, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Perhubungan, Lingkungan Hidup, UPT Penyediaan Air Minum. Identifikasi beberapa asset ekonomi yang telah ada diantaranya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; terdapat asset di objek wisata Tureloto Kecamatan Lahewa, di objek wisata Pasir Putih Kecamatan Afulu, di objek wisata Hutan Manggrove Teluk Ba’a Keecamatan Sawo, di objek wisata Pasatai Sawo Kecamatan Sawo, dan yang lainnya. Pada Dinas Perikanan; terdapat asset Pabrik Es di Desa Sawo Kecamatan Sawo, asset Balai Benih Ikan di Kecamatan Alasa, asset Tambatan Perahu dan Tempat Perdagangan Ikan di beberapa desa, dan yang lainnya. Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM; terdapat asset bangunan Pekan Sawo di Kecamatan Sawo, asset bangunan Pasar Tertutup di Pekan Nalua Kecamatan Lotu, asset bangunan Kios Tertutup di Kecamatan Lahewa, asset bangun Pasar Rakyat di Pekan Bogali dan Pekan Awa’ai Kecamatan Sitolu’ori, dan yang lainnya.

Baca juga :  Pemprov Banten Siapkan Strategi Komprehensif Dalam Penanganan Stunting dan Gizi Buruk

Pola pendekatan MiPED ini dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

  1. Pemilik aset adalah Pemerintah Daerah;
  2. Pengelolaan asset diserahkan kepada Pihak Lain melalui kerjasama;
  3. Pihak lain yang dimaksud, terdiri dari:
    • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    • Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    • Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi (BUMS/K)
  4. Prinsip kerjasama “Saling Menguntungkan”

Pemerintah daerah sebagai pemilik  bertanggungjawab terhadap aspek kepastian hukum kepemilikan/penguasaan lokasi dan asest-asset yang berada diatasnya, penyusunan business plan awal, investasi awal dan investasi tambahan yang diajukan oleh Pengelola, dukungan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat pengembangan kegiatan ekonomi daerah, ketersediaan sumberdaya pendukung berupa infrastruktur dan suprastruktur umum diantaranya kecukupan daya listrik, air, aksesbilitas, dan yang lainnya, jaminan terhadap lingkungan usaha dan pelayanan birokrasi yang kondusif, dukungan koneksi pasar, pengawasan dan pengendalian dan yang lainnya. Sementara pihak Pengelola bertanggungjawab terhadap manajemen usaha dan ketenaga-kerjaan, penyediaan modal kerja, kegiatan produksi atau jasa pelayanan, promosi, pemasaran produk atau jasa, pemeliharaan dan pengamanan, pengembangan usaha dan jaringan pelayanan, pengurusan perizinan, dan yang lainnya. Melalui paket MiPED ini dapat memberikan beberapa keuntungan/manfaat yang positif diantaranya, sebagai berikut:

  • ada kejelasan penanggungjawab pengelolaan aset-aset daerah yang lebih profesional dan memberikan keuntungan;
  • potensi sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terukur;
  • meminimalkan kerugian karena ketidak-manfaatan asset-aset ekonomi yang telah ada;
  • peluang pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
  • mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

6. Program Dana Bergulir (ProDB)

ProDB merupakan program pemberian pinjaman dana bergulir dengan bunga yang rendah sebagai modal usaha/kerja kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta bagi Koperasi yang terdaftar dan telah beroperasi diwilayah Kabupaten Nias Utara dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan tertentu. Lingkup paket ProDB ini meliputi pemberian pinjaman lunak sebagai dana tambahan modal usaha/kerja disertai dengan penguatan aspek manajemen dan pasar kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi yang dikelola oleh masyarakat Nias Utara, artinya ProDB mencakup program penguatan kelembagaan/manajemen usaha, permodalan, dan penguatan pasar.

Adapun keunggulan paket ProDB ini adalah terjadinya penguatan ekonomi masyarakat, peluang pembukaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi angka pengangguran, menambah motivasi usaha bagi pelaku UMKM dan Koperasi untuk membangunan usaha dan mengembangankan usaha yang sudah ada sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan potensi penerimaan PAD semakin besar. Selanjutnya, implementasi ProDB ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut ini:

  1. Tahap Pembentukan Kelembagaan:
    1. Perda tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi UMKM dan Koperasi;
    2. Pembentukan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan;
    3. Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pengelolaan Dana Bergulir dan penyediaan sarana-prasarana/fasilitas; dan
    4. Penempatan SDM pengelola UPT Pengelolaan Dana Bergulir.
  1. Tahap Penyiapan UMKM dan Koperasi:
    1. Pendataan UMKM dan Koperasi yang masih beroperasi usahanya;
    2. Pembenahan persyaratan unit usaha yang sehat;
    3. Sosialisasi;
    4. Tahap pelaksanaan paket ProDB:
  1. Penganggaran melalui APBD/P-ABD;
  2. Pelaksanaan program; dan
  3. Pengendalian dan evaluasi.

Penutup

Pola pendekatan pembangunan ekonomi yang efektif menjadi pilihan kreatifitas dalam kondisi keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki. Pola-pola ini menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip pembangunan ekonomi daerah efektif yang teridir dari prinsip fokus-tuntas-kebutuhan, integrasi daerah-desa, dan prinsip kolaborasi-koordinasi-konsistensi. Melalui penerapan 4 paket pola pendekatan pembangunan ekonomi daerah diatas, efektiftas pemanfaatan anggaran pendapatan yang tersedia menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Nias Utara sebagai salah satu daerah tertinggal di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Penulis : Ya’aman Telaumbanua

Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Ekonomi
FEB – Universitas Sumatera Utara
Juni 2022