Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

“Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

“Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa,” urai Bamsoet.

lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ ujar Bamsoet.

  1. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengumumkan perkembangan kasus harian Covid-19 melalui siaran langsung Youtube maupun televisi sebab akan dialihkan ke laman Covid19.go.id, respon Ketua MPR RI :
  2. Mendorong agar sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus harian penyebaran virus Covid-19 di Indonesia lewat media televisi, mengingat media televisi merupakan sarana yang lebih tepat dibandingkan situs internet untuk mengumumkan perkembangan kasus harian penyebaran Covid-19 di Indonesia, karena media televisi dapat menyampaikan berita atau pesan berkaitan dengan Covid-19 hingga ke masyarakat daerah. Disamping itu tidak semua daerah memiliki akses internet terutama di daerah pelosok.
  3. Mendorong pemerintah agar dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus harian penyebaran Covid-19 di Indonesia, terus mengedepankan transparansi data yang akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19, mengingat laporan perkembangan kasus harian merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan pandemi Covid-19 agar masyarakat memahami peta penyebaran Covid-19 serta bisa mengambil langkah antisipasi.
  4. Mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah secara berkala dengan didukung oleh data Covid-19 yang akurat dan riil, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai target pemerintah.
  5. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB menyatakan telah menyerahkan berkas usulan pembubaran 19 lembaga lainnya, respon Ketua MPR RI :
  6. Mendorong pemerintah mengkaji secara mendalam terhadap usulan pembubaran 19 lembaga tersebut, dengan mengevaluasi kembali urgensi dan tujuan awal dibentuknya 19 lembaga tersebut, sehingga usulan pembubaran 19 lembaga tersebut tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak terkait.
  7. Mengingatkan pemerintah agar dalam pengkajian terhadap usulan pembubaran 19 lembaga tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, baik kondisi keuangan negara maupun masa depan dari pegawainya.
  8. Mendorong pemerintah memberikan solusi dan jaminan mendapatkan pekerjaan kembali terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 19 lembaga tersebut agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian, dikarenakan situasi pandemi covid-19 saat ini cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru.
  9. Mendorong agar usulan pembubaran 19 lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya untuk efisiensi anggaran keuangan negara.
  10. Mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi di masing-masing instansi, agar dapat mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan secara optimal.
  11. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan sejumlah kebijakan yang memihak dan meringankan beban para pedagang, respon Ketua MPR RI :
  12. Mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memulihkan ekonomi nasional sehingga dapat memudahkan dan meringankan beban pelaku usaha.
  13. Mendorong pemerintah dapat memberikan pembiayaan modal kerja ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/LPDB-KUMKM, dan memastikan pemberian biaya tersebut dapat meningkatan usaha dan penghasilan pelaku UMKM.
  14. Mendorong pemerintah menyalurkan pemberian modal kerja langsung melalui Induk Koperasi Pasar/Inkoppas agar anggaran dapat cepat berputar dan dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha.
  15. Mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat mendorong terhadap bangkitnya UMKM dan kebijakan tersebut dapat mencegah berlanjutnya gelombang PHK.