Transparasi Pengelolaan Kartu Sehat di Bekasi Jadi Sorotan

0
12

Bekasi NAWACITA – Pengelolaan Kartu Sehat bagi masyarakat Kota Bekasi diminta agar lebih transparan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalagunaan yang akan megakibatkan pembengkakan jumlah tagihan.

Hal ini tercetus pada acara diskusi ‘Mengupas Tuntas 100 Hari Pemerintahan Rachmat Effendi dan Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi’ di Bekasi, Rabu (30/1).

Pada diskusi tersebut, salah satu panelis, Nicodemus Godjang mengemukakan, ketidaktranparan dalam pengeloaan anggaran Kartu Sehat (KS) berpotensi adanya kongkalingkong antara pengelola anggaran.

“Saat ini tidak ada yang tahu berapa jumlah yang telah dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit dengan menggunakan KS, bahkan pasien sendiri,” kata Nico, politisi PDIP yang mencalonkan legislatif tahun ini.

Pengelolaan KS merupakan topik yang mendapat banyak sorotan pada diskusi yang dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto itu dengan moderator Zulkarnaen Alfisyahrin.

Selain Nicodemus, panelis lainnya adalah Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi Ahmad Zaenudin, dosen Unisma Annafi Indra Tama, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro dan Ketua Perempuan Amanat Nasional Evi Mafriningsianti.

Sementara Ahmad Zaenudin menyampaikan, KS juga berpotensi menimbulkan pemborosan karena bisa tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan yang merupakan program nasional.

“Ada warga yang menolak Kartu Sehat karena sudah punya BPJS atau asuransi kesehatan pribadi, tapi tetap diberi kartu dengan alasan sudah menjadi program Pemkot, ” kata Ahmad Zaenudin.

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran KS dialami oleh seorang ibu rumah asal Kecamatan Mustika Jaya yang beberapa waktu lalu dirawat inap di RSUD Kota Bekasi.

“Saya sama sekali tidak diberi tahu berapa biaya pengobatan karena setelah setelah dirawat diperbolehkan pulang begitu saja,” kata perempuan yang tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya itu.

“Tapi meski demikian saya sangat berterima kasih dan sangat terbantu dengan adanya KS dan proses perawatan di RSUD juga sangat baik dan tidak berbelit,” katanya.

Menanggapi soal transparansi dan potensi pemborosan anggaran, Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan evaluasi demi untuk mencari solusi terbaik.

“Kalau program KS terbukti sangat bermanfaat untuk warga, akan kita teruskan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan adalah melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik,” kata Tri.

Tinggalkan Balasan