Setiap 3 Bulan Kemenhub Evaluasi Tiket Pesawat

0
26

Jakarta NAWACITA – Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan baru menyusul adanya polemik soal harga tiket pesawat.

Kebijakan baru tersebut yakni menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 20/2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Permenhub ini adalah peraturan terkait dengan mekanisme dan formulasi perhitungan tarif.

Kemudian juga Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 72/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, keputusan penetapan besaran tarifnya yaitu TBA dan TBB.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berperan untuk menetapkan TBA dan TBB, serta mengawasi maskapai agar tidak melanggar koridor tersebut. Maskapai yang melanggar akan diberikan sanksi administratif.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menjelaskan, regulator diberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi terkait tarif dengan tujuan melindungi konsumen dari tarif pesawat yang tinggi serta menjaga persaingan sehat di antara maskapai nasional. Mandat ini sesuai dengan amanat UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

“Kami secara terus menerus telah melakukan pengamatan dan pembahasan sejak terjadinya kenaikan tarif tiket pesawat dengan memperhatikan serta keberlangsungan industri penerbangan saat ini,” kata Polana.

Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif secara berkala setiap 3 bulan dan/atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan maskapai.

Perubahan signifikan yang dimaksud merupakan perubahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya operasional pesawat hingga paling sedikit 10% yang disebabkan adanya perubahan harga avtur, harga nilai tukar rupiah, dan harga komponen biaya lainnya

Secara terpisah, CEO Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati mengatakan dua kebijakan tersebut bisa menjadi solusi efektif bagi kesinambungan maskapai dan keterjangkauan daya beli masyarakat.

“Peran Ditjen Hubud bisa memastikan maskapai benar-benar menetapkan tarif diantara batas atas dan bawah, sehingga tercipta persaingan yang sehat. Di sisi lain, masyarakat juga tetap mendapat harga yang wajar,” kata Arista.

Tinggalkan Balasan