Sekda Papua: Informasi Penganiayaan Pegawai KPK Dipelintir

0
13

Jayapura NAWACITA – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen bicara tentang insiden yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Papua dan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur di Jakarta pada 2 Ferbruari lalu.

Hery menilai, insiden itu telah dipelintir oleh pihak tertentu, karena informasi yang beredar di masyarakat tak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Hal tersebut dijelaskan Hery saat memberikan arahan dalam apel gabungan di Kantor Gubernur Papua, Senin (11/2).
Sekda pun membantah adanya tindakan penganiayaan terhadap dua pegawai KPK usai rapat resmi Pemprov bersama DPR dan Kemendagri itu sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.

“Jika kami diberitakan memukul atau mengeroyok dan lainnya terhadap dua pegawai KPK itu tidak benar. Kami hanya menanyakan orang tersebut terkait tindakan memotret tanpa ijin itu,” terangnya.

Sekda kembali menceritakan bahwa saat ditanya kedua orang tersebut mengelak telah memotret secara diam-diam, namun setelah dicek ditemukan sejumlah foto bahkan dokumen hasil rapat di telepon selularnya.

“Kami melihat ada kartu anggota KPK dan kami saat itu berkesimpulan bahwa ini KPK gadungan. Kalau mereka mengaku sebagai pegawai KPK sejak awal, pasti kami sudah persilahkan untuk mengikuti rapat. Tapi kenapa mereka harus mengintai seperti ini,” ujar Sekda.

Sekda pun menyayangkan sikap para pimpinan KPK yang menurut dia tak dapat dikonfirmasi pasca insiden. KPK, lanjutnya, baru mengkonfirmasi keesokan harinya dengan membawa surat tugas kedua pegawainya itu.

“Kenapa kami tidak merilis karena kami tidak tahu ini KPK atau bukan. Kami juga ketika itu berupaya mengkonfirmasi melalui pesan singkat ke pimpinan KPK tapi tidak ada satupun yang menjawab. Akhirnya Gubernur memerintahkan bawa ke Polda untuk diklarifikasi,” pungkasnya.

Diketahui, terkait insiden itu, pihak KPK dan Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih berseteru. KPK tetap bersikukuh bahwa kehadiran tim penyelidiknya saat memantau kegiatan DPRD dan Pemrov Papua di Hotel Borobudur Jakarta, sudah sesuai prosedur.

Namun di sisi lain, Pemprov Papua menyatakan tetap akan melaporkan tindakan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan dua penyelidik KPK.

Insiden ini diawali saat sejumlah penyelidik mendatangi jalannya rapat pemprov Papua di Hotel Borobudur, Minggu (03/02) dini hari, untuk melakukan pemantantauan, seperti dijelaskan pimpinan KPK.

Kehadiran mereka, rupanya, dipertanyakan oleh peserta rapat yang menganggap mereka melakukan pemotretan dan pengambilan gambar tanpa izin, kata pejabat pemprov Papua.

Pemprov Papua melalui salah-seorang pejabatnya mengaku tidak tahu tentang klaim KPK yang menyebut dua orang penyelidiknya dianiaya saat mendatangi hotel Borobudur.

Namun, menurut seorang pejabat humas Pemprov, saat kejadian kemungkinan ada yang marah dan emosi atas kehadiran tim penyelidik KPK. Saat itu ada sekitar 20 orang di lokasi kejadian, katanya.

“Mungkin amarah dan emosi beberapa peserta, desak-desakan dan dorong-dorongan, apakah terjadi atau tidak (penganiayaan), (baru) paginya saya dapati laporan ada yang cidera,” ungkap Gilbert.

Bagaimanapun, pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum terkait dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan penyelidik KPK.

Walaupun masih belum jelas duduk perkara kejadian di Hotel Borobudur, para pegiat anti korupsi menganggap apa yang dialami tim penyelidik KPK itu merupakan bentuk teror.

Tinggalkan Balasan