Pedagang Sate Babi di Padang Terancam Penjara 5 Tahun

0
59

Padang NAWACITA – Pedagang sate di Kota Padang Sumatera Barat yang ditemukan telah menjual sate babi terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp2 miliar.

Sebelumnya diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Padang menemukan penjual sate daging babi di Simpang Haru Kota Padang, Jumat (25/1) lalu.

Kemudian Disperindag Kota Padang melakukan uji sample dan dinyatakan positif sate yang dijual Bustami dan Isterinya tersebut adalah daging babi.

Pakar Hukum dari Universitas Riau, DR Erdianto Effendi mengatakan ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda Rp2 miliar tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 62 ayat 1.

“Karena konsumen telah dirugikan,” kata Erdianto di Pekanbaru, Kamis (31/1).

Erdianto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan diberlakukan khususnya Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Ia mengatakan, pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa pada pasal 4 (butir c).

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan khususnya Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir c),” katanya.

Dijelaskannya, kasus ini memang tidak diatur dalam KUHP, namun diatur dalam UU yang bersifat khusus yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan.

Pada pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan, kata Erdianto, menyebutkan kewajiban pelaku usaha, di antaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (butir a) serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir b).

“Bahkan dalam pasal 8 butir f berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, ” katanya.

Ia menambahkan, selain sanksi pidana diatur dalam pasal 62, berikutnya dalam pasal 63 menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, atau pembayaran ganti rugi.
“Atau bisa juga berupa perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, sampai pencabutan izin usaha,” paparnya.

Tinggalkan Balasan