Neneng Tersangka Suap Meikarta Seret Kemendagri, Ini Kata Kapuspen

0
30

Jakarta NAWACITA – Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin tersangka kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta menyeret Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (14/1/2019).

Dalam sidang tersebut, saat Jaksa dari KPK Yadyn menanyakan soal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, Neneng menyebutkan sejumlah nama, diantaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Soemarsono dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Neneng menjelaskan bahwa setelah rapat dengan Wagub Jabar Deddy Mizwar ia menemui Dirjen Otda Soni Soemarsono.

Menurut dia, hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dedi Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa Barat meminta agar persetujuannya ditunda terlebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

“Saat itu, saya dipanggil ke ‎ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu. Saya jawab, baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Nenengdalam persidangan, Senin (14/1).

Pernyataan Neneg itu dibantah oleh Kemendagri. Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bahtiar, disampaikan bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam keterangan resminya, Bahtiar menyampaikan, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya, melainkan pada aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah (Perda Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur yang belum disiapkan) tentang keduanya merupakan acuan untuk perizinan.

Bahtiar memaparkan bahwa perizinan proyek itu sendiri merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedangkan rekomendasi dalam hal ini Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) menjadi kewenangan Gubernur Jabar.

“Sedangkan posisi Kemendagri, hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir friksi, polemik konflik kewenangan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik,” jelas Bahtiar dalam keterangan resmi, Selasa (15/1).

Bahtiar menjelaskan, kewenangan perizinan untuk pembangunan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan berada di tangan Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan tata cara memberi rekomendasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat Pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah empat tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perizinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik.

Bahtiar menerangkan, untuk mencari solusi terbaik, Mendagri Tjahjo Kumolo memang benar meminta kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta agar diselesaikan sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Terbuka di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Juga diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar jangan ribut berpolemik di media publik,” katanya.
Dia mengatakan bahwa Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri.

Rapat itu, dikatakannya, diadakan pada 3 Oktober 2017, yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI pada 27 September 2017 yang meminta Kemendagri mengkonsolidasikan/mengoordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait permasalahan perizinan Meikarta.

Tinggalkan Balasan