Menhan: Kalau Mau Bebas, Ba’asyir Harus Akui Pancasila Ideologi NKRI

0
126

Jakarta NAWACITA – Rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, terpidana teroris menjadi perbincangan pro dan kontra. Presiden Joko Widodo meminta para menteri terkait untuk mengkaji aspek pertimbangan hukum terkait rencana pembebasan Ba’asyir tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, jika ingin bebas, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir harus mengakui ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila. Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi.

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

“Iya dong (harus mengakui Pancasila). Kalau tidak, numpang aja. Kalau lama bisa diusir,” kata Menhan usai acara “Coffee Morning” dengan para Atase Pertahanan (Athan) sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1).

Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berharap, Ba’asyir bisa menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Ryamizard, tidak mungkin seorang warga negara Indonesia (WNI) seperti Ba’asyir bisa hidup di negara ini jika tidak mengakui Pancasila.

Jika masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila, berarti orang itu hanya numpang sementara. Kalau sudah tinggal lama, selayaknya dikeluarkan dari negara ini.

“Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau numpang itu sebentar aja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama,” tuturnya.

Menhan menyampaikan, dalam pertemuannya dengan sejumlah atase pertahanan negara sahabat, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Athan terkait wacana pembebasan Ba’asyir.

“Mereka hanya mendukung setiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Senin petang, Wiranto mengatakan, pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun.

Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Kendati demikian, menurut Wiranto, pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum, dan lain sebagainya.

“Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Karena itu, Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian mendalam dan komprehensif merespons permintaan itu,” kata Wiranto.

Tinggalkan Balasan