Mendagri: Kepala Daerah Jabatan Politis, Sah Suarakan Dukung Paslon Pilpres 2019

0
25
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat dimintai keterangan oleh awak media.

 

Jakarta, NAWACITA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada kepala daerah yang mendukung salah satu paslon Pilpres 2019 untuk tidak membawa atribut dan memanfaatkan aset daerah.

Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendukung salah satu paslon hanya dibolehkan melakukan deklarasi sebagai seorang kader partai atau menggunakan jabatan politisnya dari partai pengusungnya.

“Begini ya, kepala daerah itu kan jabatan politis. Dia menjadi calon kepala daerah dan jadi kepala daerah didukung oleh satu partai atau gabungan politik. Pisahkan pada jabatan dia sebagai anggota partai maupun jabatan sebagai kepala daerah,” jelas dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/10).

Sebagai kader partai atau koalisi partai, mendukung salah satu paslon merupakan hak warga negara dan sah-sah saja. Namun kepala daerah harus bisa sadar dan memahami bahwa mereka juga membawa aspirasi masyarakat yang mereka pimpin.

“Dalam menyampaikan dukungannya atau menggerakkan dukungannya tidak boleh melibatkan pegawainya, tidak boleh menggunakan dana dan aset daerah,” lanjut dia.

Selain itu, fasilitas daerah juga tidak boleh digunakan untuk tujuan dukungan tersebut.

“Kalau dia mau rapat di Jakarta ya pakai dana pribadi. Harus menggunakan uang pribadi. Kalau mau deklarasi di daerah, ya jangan libatkan uang daerah,” kata Tjahjo.

Bila kepala daerah dipanggil Bawaslu karena mengatasnamakan jabatan dirinya sebagai pemimpin daerah dalam mendukung calon,  Tjahjo mengatakan yang bersangkutan perlu hadir untuk mendengar masukan serta mengikuti aturan yang ada.

 

 

 

(Red: Daril, sumber Lpt6).

Tinggalkan Balasan