Maladministrasi, Bupati Tana Toraja Mengangkat Dirinya Sebagai Plt. Kadis Kesehatan

0
36

Jakarta NAWACITA – Seorang kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat keputusan yang dinilai sudah merupakan tindakan maladministrasi. Nicodemus Biringkanae, Bupati Tana Toraja melantik dirinya sendiri sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
Kebijakan Bupati tersebut dinilai ombudsman sebagai tindakan maladministrasi.

“Iya itu pasti maladministrasi, seharusnya Bupati sebelum menandatangani SK bertanya dulu ke Sekda. Karena Sekda lah yang paham seluk beluk birokrasi,” kata Ketua i RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer di Makassar, Sulsel, Kamis (14/3).
Subhan menduga kebijakan yang diambil oleh Nico ini tidak melibatkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) di tempatnya. Dugaan lainnya, bupati tidak mengetahui adanya larangan tersebut sehingga dia hanya menandatangani surat yang disodorkan kepadanya.

“Biasanya Bupati itu tinggal tanda tangan, artinya ada staf di bawahnya yang membuat SK itu. Kalau dasarnya Keputusan Daerah tidak paham aturan, menganggap itu sudah aman karena dibuat stafnya dia langsung tandatangani saja. Ini fatal,” kata dia.

Terhadap tindakan Nico itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangan resminya mengatakan telah meminta agar Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat segera turun tangan melakukan pengecekan verifikasi informasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kebijakan Bupati Tana Toraja (Tator) tersebut.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, andai info yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN.
Terkait polemik Bupati Tator yang telah mengangkat dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan. Dikarenakan, langkah sang bupati dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi.

Berkenaan persoalan tersebut, Kementeerian Dalam Negeri bergerak cepat dengan menugaskan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hari ini kamis 14/3/2019, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) telah melakukan Rapat terkait penyelesaian masalah Penunjukan kepada dirinya sendiri oleh Bupati Tana Toraja Sdr. Nicodemus Biringkanae sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

Dalam rapat tersebut dihadiri dari Kemendagri sendiri, yaitu Ditjen Otda, Inspektorat Jenderal, dan Biro Hukum; Kemenpan RB; Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN); Badan Kepegawaian Negara (BKN); Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Tanatoraja.

Berdasarkan dari hasil rapat setelah mendengar masukan dari masing masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja maka Ditjen Otda melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Tana Toraja agar mencabut Surat Perintah yang menunjuk Bupati selaku Plt Kadis Kesehatan.
Persoalan tersebut langsung ditindaklanjuti dan Bupati Tana Toraja telah mencabut Surat Perintah Tugas Plt. Kadis Kesehatan dan telah menunjuk Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja Sdr. Yunus Sirante sebagai Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820-41/BKPSDM/III/2019.
Selain itu, Gubernur Sulsel telah melakukan pembinaan kepada Bupati Tana Toraja agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

Tinggalkan Balasan