KS NIK Bekasi Tidak Bisa Lagi Digunakan Peserta BPJS Kesehatan

0
16

Bekasi NAWACITA – Kartu Sehat yang berfungsi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis bagi warga Kota Bekasi, kini mulai tidak bisa digunakan lagi. Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) yang pada Pilkada 2018 lalu menjadi andalan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Tri Adianto itu, mulai 1 Februari lalu tidak lagi dapat digunakan, bila warga terdaftar secara aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Artinya, KS hanya dapat digunakan oleh warga yang tidak aktif atau tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS.
Kebijakan tersebut diterbitkan setelah Pemkot Bekasi kembali melakukan evaluasi terhadap kebijakan KS NIK.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, warga Kota Bekasi yang sudah tercover BPJS sejatinya sudah terjamin biaya kesehatannya, sehingga, pemkot melalui Kartu Sehat Bekasi tidak lagi perlu menjamin biaya kesehatan.

“Ya iya kan gak boleh ada double, sudah ada ketentuan kalau dia sudah pakai BPJS artinya kan dia sudah ditanggung BPJS, kalau misalnya BPJSnya sudah tidak aktif ya berarti Kartu Sehat Bekasi yang harus menanggung,” kata Tri, saat dijumpai di Mustikajaya, Jumat, (8/2).

Ketentuan tersebut dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan sudah berlaku di sejumlah Rumah Sakit, salah satunya Rumah Sakit Rawalumbu.

Kepala Bidang Umum Rumah Sakit Rawalumbu, Agus membenarkan ketentuan itu. Ia juga menyebut masih banyak warga yang kaget karena tidak mengetahuinya.

“Iya betul sudah sepekan ini ketentuan itu berlaku. Ya ada masyarakat yang mungkin kaget dan terpaksa harus kita tolak karena ketentuan ini. Karena kalau kita masih layani konsekuensinya kita tidak dibayar,” terang Agus.

Adapun warga yang status kepesertaannya dalam BPJS tidak aktif, Agus mengatakan tidak juga lantas dapat dijamin biaya pengobatannya oleh KS.

“Misal ada warga yang BPJS nya tidak karena di PHK oleh perusahaanya, maka dia harus melampirkan surat PHK itu baru KS bisa dijadikan jaminan. Nah kalau ada warga yang BPJS nya tidak aktif karena dia belum bayar iuaran, mendingan dia menjadi masyarakat yang tidak mampu saja. Lapor ke Dinas Kesehatan sehingga KS nya dapat berlaku secara permanen,” tukas Agus.

Tinggalkan Balasan