KPK Sosialisasi e-LHKPN ASN Pemkab Sukoharjo

0
42

Sukoharjo NAWACITA – Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengisian e-Filling pada Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).

Menurut Wardoyo, sosialisasi dilakukan di Pendopo GSP Setda Sukoharjo, Jumat (1/2) pagi tersebut sebagai bentuk transparasi untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.

Bupati menjelaskan, sosialisasi oleh KPK kepada ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo itu l untuk memberikan penjelasan dan pendampingan cara pengisian LHKPN secara online.

Wardoyo berharap, para pejabat wajib lapor LHKPN dapat mengerti dan memahami yang selanjutnya dapat mengisi dan mengirimkan laporan e- LHKPN secara mandiri serta tepat waktu.

“Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk penanaman sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab serta sebagai penguji integritas penyelenggara Negara maupun calon penyelenggara Negara,” kata Wardoyo.

Ia juga berharap, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijadikan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

LHKPN , dijelaskan Bupati, sudah diatur dalam Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 700/743/2018 tentang wajib lapor harta kekayaan negara penyelenggara negara bagi pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional tertentu pada Inspektorat, dan Pejabat Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

“Yang mana keputusan tersebut merupakan penegasan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, tentang pengumuman dan pemeriksaaan harta kekayaan penyelenggara negara dalam pasal 4, bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK,” jelasnya..

Sementara Direktorat Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK-RI, Hafida Rifkiyah mengatakan LHKPN ini bertujuan untuk mencegah korupsi, yang mana isinya laporan kekayaan ASN/PNS, pasangannya, dan anaknya.

“Jika di aturan ASN, anak berdasarkan pada umur, beda sama LHKPN yang berdasarkan finasialnya, jadi selama anak tersebut masih menjadi tanggungan orang tua wajib dilaporkan,” ucap Hafida.

“Jika pasangan yang dilaporkan berdasarkan ikatan, biarpun hanya sah di agama dan jumlahnya lebih dari satu, juga harus dilaporkan,” sambungnya.

Tinggalkan Balasan