KPK: Parpol Jangan Minta Mahar Politik

0
34

Jakarta NAWACITA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para partai politik agar tidak menjalankan politik uang dan mahar politik kepada para caleg dan calon kepala daerahnya.

Dengan tidak menerapkan politik mahar, menurut KPK, maka proses Pemilu bisa diharapkan lebih bagus.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, politik anti mahar harus dijaga, mengingat beberapa parpol sudah menyatakan hal tersebut.

“Kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. Tentu diharapkan terus diimplentasikan, sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus,” kata Febri, kemarin.

Febri mengakui kebijakan antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

“Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi. Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR atau DPR kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti,” ucapnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, yang mengakui, maraknya kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi.

Johny pun menyebut, untuk meminimalisir potensi itu, Nasdem tidak membebani atau memunguti dana bagi para caleg dengan biaya mahar.

“Di Nasdem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya,” tegas Johnny kepada wartawan.

Bahkan, jelasnya, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh DPP Partai Nasdem. Semua caleg, kata dia, baik di tingkat DPR RI hingga DPRD disiapkan oleh partai. Langkah ini, kata dia, sebagai bukti bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja.

Menurut Johny, Nasdem ingin membuktikan bahwa biaya politik di Nasdem itu tidak menjadi dominan.

“Partai Nasdem lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Makanya, Nasdem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki,” ujar Johnny.

Tentu, sambung dia lagi, untuk membersihkan politik Indonesia bebas dari korupsi membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Nah, untuk bersih dari korupsi harus bersih dulu figurnya.

“Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali,” bebernya.

Menurut informasi yang diperoleh, terang Johhny, biaya politik para caleg maupun kepala daerah itu setengahnya untuk membiayai atau membayar mahar. Ketika Nasdem sudah membebaskan maharnya, dijelaskan, berarti 100 persen dana yang dimiliki untuk pemenangannya di daerah.

Setidaknya, Johny menambahkan, ketika terpilih menjadi anggota dewan, tidak sibuk untuk mencari pengganti 50 persen yang dibayarkan untuk mahar ke partai.

“Harapanya, mencegah agar caleg dan anggota yang terpilih tidak melakukan korupsi,” tandasnya.

Kebijakan Nasdem tidak berhenti pada tahap proses pencalonan caleg saja, pada saat terpilih sebagai anggota dewan juga tidak memotong gaji untuk membiayai partai.

“Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai,” tegasnya

Tinggalkan Balasan