Kemenkumham Resmikan 42 Desa Sadar Hukum Kabupaten Aceh Tamiang

0
34
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Prof. Benny Riyanto saat berada di Aceh untuk meresmikan desa sadar hukum.

Aceh, NAWACITA– Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Prof. Benny Riyanto meresmikan 42 desa di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai desa berpedikat Desa Sadar Hukum.

Dalam sambutanya, Prof. Benny Riyanto mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, bahwa tidak mudah mendapat predikat seperti ini.

Kemenkumham, menurutnya, memberi penilaian dari 4 dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan dan demokrasi serta regulasi.

“Jika desa dimaksud mampu memenuhi 4 hal ini. Maka desa tersebut baru bisa dikatakan sebagai desa yang sadar hukum,” ucap Prof. Benny Riyanto, Senin (11/12).

Kepala BPHN Kemenkumham itu juga menjelaskan, sebanyak 42 desa ini tergolong kategori kampung tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Bobot penilaian skor diraih desa  tersebut di atas 140.

Rupanya, keberhasilan hadir 42 Desa Sadar hukum di Aceh Tamiang tidak terlepas dari upaya adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum atau KADARKUM.

Menurut Prof. Benny Riyanto, KADARKUM berperan serta melakukan pembinaan terhadap kampung/desa Binaan menjadi sadar hukum.

“Penetapan desa sadar hukum diharapkan jadi percontohan bagi desa lain dalam meningkatkan kesadaran hukum di daerahnya,” ujarnya mengimbau.

Selain meresmikan 42 Desa Sadar Hukum di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala BPHn Kemenkumham juga mengukuhkan Komunitas Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia (KOPETA HAM).

“Kami berharap dukungan pembinaan dari bupati dan gubernur melalui kegiatan penyuluhan hukum. Silakan libatkan penyuluh hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham. Supaya bertambah Desa Sadar Hukum di seluruh Aceh,” ujar Prof. R. Benny Riyanto.

Sementara itu, Asisten I Setda Aceh M. Djakfar menyebutkan, bahwa pemerintah Aceh menyambut baik peresmian Desa Sadar Hukum dan pengukuhan KOPETA HAM di Aceh Tamiang oleh Kemenkumham.

“Apa yang dilakukan merupakan wujud implementasi berbagai tugas, kewenangan dan fungsi pelayanan masyarakat,” kata Djakfar.

Pemerintah Aceh, kata Djakfar, juga memberi apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebab telah mengambil inisiatif mendukung kegiatan Desa Sadar Hukum.

Asisten I Setda Aceh itu berharap, berbagai kabupaten dan kota lainnya di Aceh dapat mengikuti langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Apalagi, peresmian desa sadar hukum di Aceh sudah lama vakum.

“Peresmian terakhir dilakukan pada 2011 silam,” ucap Djakfar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Agus Toyib menyebutkan, bahwa peresmian desa sadar hukum di Aceh Tamiang dimaksudkan supaya terwujudnya masyarakat yang cerdas dan patuh terhadap hukum tanpa paksaan.

Masyarakat, kata Agus Toyib, diharapkan bisa tergerak untuk menghargai dan patuh demi tegaknya supremasi hukum di daerahnya. Juga dikukuhkannya KOPETA HAM di Aceh Tamiang, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman HAM di kalangan pelajar.

“Daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara itu merupakan pilot project dari program tersebut,” tuturnya.

“Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama antara Kantor Wilayah Kemekumham dengan Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan menciptakan sinergitas, selaras,dan terpadu pembentukan produk hukum dan pelayanan  hukum di Kabupaten Aceh Tamiang,” tambahnya.

 

 

(Red: Faiz, sumber rilis

Tinggalkan Balasan