Kemenkeu Sebut Kebocoran Uang Negara Akibat Korupsi di Pemerintahan

0
21

Jakarta NAWACITA – Kebocoran keuangan negara belakangan ini terus diungkit, khususnya oleh para pengkritik kebijakan pemerintah.

Kementerian Keuangan menyebutkan, salah satu penyebab kebocoran uang negara adalah kejahatan korupsi di semua cabang pemerintahan, seperti di tingkat eksekutif Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, legislatif maupun yudikatif.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (9/2).

Untuk itu, Nufransa menegaskan, Kementerian Keuangan saat ini terus berkomitmen untuk mencegah adanya kebocoran dalam pelaksanaan kegiatan belanja APBN yang berasal baik dari tindakan korupsi maupun inefisiensi dari perencanaan anggaran.

“Kami sangat menentang kebocoran anggaran baik dari korupsi maupun inefisiensi pada penggunaan anggaran. APBN adalah uang rakyat, hak rakyat harus terus dijaga dan tidak boleh dikhianati satu rupiahpun,” kata Nufransa

Ia meminta, bila masyarakat mengetahui kebocoran uang rakyat ini maka harus segera dilaporkan.

“Untuk jenis kebocoran ini, bila masyarakat mengetahui harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK, karena negara Indonesia adalah negara hukum,” katanya.

Menurut dia, penyebab lain kebocoran anggaran adalah inefisiensi maupun kelemahan perencanaan yang berarti terdapat bentuk penggunaan anggaran yang tidak optimal atau bahkan sia-sia.

“Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental. Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi,” ujar Nufransa.

Dirinya mengimbau, upaya mencegah kebocoran anggaran terus dilakukan bersama dengan seluruh komponen pemerintah melalui berbagai kebijakan.

“Seperti strategi nasional pemberantasan korupsi, menciptakan wilayah bebas korupsi dan zona integritas, maupun program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Nufransa pun menyatakan tidak sependapat bila penurunan rasio perpajakan (tax ratio) dikaitkan dengan kebocoran anggaran. Menurut dia, itu keliru, karena instrumen ini menggambarkan tingkat kepatuhan maupun efektivitas pajak yang dapat naik maupun turun seiring dengan kegiatan ekonomi.

Dalam kondisi ekonomi lesu dan mengalami tekanan dari penurunan harga komoditas atau resesi ekonomi global, pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi melalui penurunan tarif pajak atau memberikan insentif pajak.

Dengan upaya tersebut, maka kondisi ekonomi dapat kembali pulih dan bergairah kembali, sehingga dalam situasi tersebut tax ratio justru dibuat menurun.
Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi mengalami overheating atau cenderung menggelembung tidak sehat, maka penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan diefektifkan untuk mengerem serta memperlambat ekonomi.

Oleh karena itu, naik atau turunnya tax ratio mencerminkan berbagai hal baik sebagai instrumen kebijakan fiskal maupun masalah struktural atau fundamental suatu perekonomian dan negara.

“Menyatakan bahwa tax ratio menurun sebagai bentuk kebocoran anggaran jelas keliru, terlalu menyederhanakan masalah dan dapat menyesatkan masyarakat,” kata Nufransa.

Tinggalkan Balasan