Kapuspen Kemendagri Tegaskan Mendagri Tidak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

0
22

Jakarta NAWACITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bachtiar menegaskan, tidak pernah membuat larangan rapat di hotel.

Bachtiar menyampaikan hal tersebut menyusul keluhan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Haryadi Soekamdani diacara Gala Dinner 50 tahun PHRI yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (11/2) malam. Haryadi saat itu mengeluhkan aturan larangan bagi instansi pemerintah untuk menggelar rapat di hotel dengan alasan efisiensi.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat dilingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” kata Bachtiar.

Bahkan, lanjut dia, sebagian besar rapat Kemendagri pun karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar, maka  dilaksanakan di Hotel-Hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah.

“Termasuk kegiatan saat ini, Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta, Senin 11 Februari 2019, dan juga besok Selasa 12 Februari 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan,” papar Bachtiar.

Dengan demikian, Bachtiar menegaskan, informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan.

“Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri,” tegasnya.

Secara kelembagaan, kata dia, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.

“Mendagri hanya beri arahan kepada staf internal agar menyusun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Kemendagri mempersilahkan bila aparat pemda yang datang ke Jakarta untuk konsultasi ke Kemendagri  menginap di hotel-hotel.

“Tetapi untuk pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD, agar tetap dilaksanakan dikantor,” tandasnya.

Hal ini, lanjut dia, karena memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Arahan untuk menyusun SOP (standar operation procedure), menurut Bachtiar, semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah dengan hukum.

“Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel,” tandasnya.

“Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat agar masyarakat mendapat informasi utuh dan lengkap,” imbuh Bachtiar.

Diketahui, pada acara Gala Dinner 50 tahun PHRI yang dihadiri Jokowi, Senin (11/2) malam kemarin, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani yang mengeluhkan adanya aturan larangan dari Mendagri terkait dengan tidak bolehnya instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi. Larangan itu menyusul kasus Pemprov Papua terkait dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK di hotel.

Mewakili PHRI, Haryadi menyampaikan, agar larangan tersebut dicabut, karena menurut dia, lebih besar dampak negatifnya daripada efisiensi yang diharapkan pemerintah.

“Kami meminta agar larangan berkegiatan di hotel bisa dicabut, karena dampak negatifnya lebih besar di masyarakat dan harapan efisiensi juga tidak tercapai,” kata Haryadi.

Keluhan PHRI yang disampaikan Haryadi tadi dijawab langsung oleh Jokowi dalam sambutannya. Dia pun langsung menghubungi Mendagri menanyakan terkait rencana aturan pelarangan tersebut.

Jokowi menegaskan Mendagri telah menyampaikan bahwa aturan tersebut tak akan ditindaklanjuti.

Kepada para pengusaha perhotelan tersebut Jokowi membacakan pesan dari Mendagri, bahwa larangan itu akan dicabut.

“Sudah beres, Pak (Presiden), tidak akan ditindaklanjuti,” ujar Jokowi menirukan balasan pesan dari Mendagri.

 

Tinggalkan Balasan