Jual Beli Jabatan Kemenag, KPK Endus Keterlibatan Menag

0
20

Jakarta NAWACITA – Kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini masih ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga Antirasuah ini menduga ada pihak lain yang terlibat pada kasus yang menjerat petinggi parpol PPP Rohamurmuziy ini, salah satunya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkapkan, KPK menggeledah rumah mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (RMY) di Condet, Jakarta Timur,

“Selain menggeledah di kantor Kemenag dan DPP PPP, setelah itu tim juga ditugaskan lakukan penggeledahan di rumah RMY di Condet,” kata, Selasa (19/3).

Dari penggeledahan di rumah Romahurmuziy, KPK menyita barang bukti elektronik berupa laptop.

Sebelumnya, Senin (18/3) KPK juga menggeledah ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Febri mengatakan, pihaknya menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS. Uang pecahan rupiah yang disita, kata dia, senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian, baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, KPK pada Senin (18/3) juga menggeledah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta.

Penggeledahan dilakukan di ruang ketua umum, ruang bendahara umum, dan juga ruangan yang berisikan informasi-informasi administrasi. KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi Romahurmuziy di PPP.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, KPK menduga Romy tidak melakukan sendiri soal jual beli jabatan tersebut, mengingat mantan Ketum PPP yang telah diberhentikan itu tidak ada kewenangan langsung di Kemenag.

“Memang RMY (Romahurmuziy) tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengurus jabatan tertentu, tidak mungkin dilakukan sendiri,” kata Laode, Jum’at (16/3).

Laode pun memastikan peran pihak lain dalam kasus ini, khususnya Lukman Hakim tak terkecuali Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, bakal didalami lebih jauh. Selama proses penyidikan, KPK bakal mencari informasi dan bukti kuat untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat tersebut.

“Tapi itu materi untuk klarifikasi dan penyidikan yang akan dilakukan pada beberapa hari ini,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengatur seleksi jabatan di Kemenag. Romi diduga meloloskan Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin (HRS) sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Terlebih, Romi merupakan pucuk pimpinan PPP. Sedangkan, Lukman Hakim kader dari partai yang dipimpin Romi tersebut.

“Itu merupakan bagian dari proses penelitian dan penyelidikan yang sedang berlangsung untuk memperkaya kasus ini, jadi sekarang masih bekerja,” pungkasnya.

Romi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Romi sebagai penerima suap sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap.

Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Balasan