Jokowi Soal Tabloid Barokah: Saya Cari Dulu, Baca, Baru Komentar

0
23

Bekasi NAWACITA – Tabloid ‘Indonesia Barokah’ sudah tersebar ke sejumlah daerah di Jawa. Isi tabloid dinilai menyudutkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tabloid tersebut disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berkomentar soal tabloid ‘Indonesia Barokah’. Menjawab pertanyaan awak media saat kunjungannya ke Kota Bekasi Jawa Barat, Jokowi mengaku ingin membaca langsung tabloid tersebut.

“Saya belum pernah baca. Saya cari sebentar lagi. Saya cari. Kalau sudah cari, ketemu, baca, baru saya komentar,” ujar Jokowi di Alun-alun Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).

Diketahui, Tabloid ‘Indonesia Barokah’ sudah tersebar ke sejumlah daerah di Jawa. Tabloid tersebut disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren.

“Kalau (sudah) baca, baru nanti ngomong. Saya belum baca,” kata Jokowi seraya tertawa.

Penyebaran tabloid ini semakin masif di sejumlah daerah, sehingga menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akhirnya turun tangan.

Bawaslu sudah menelusuri tabloid ini di sejumlah daerah. Alamat kantor redaksi tabloid ‘Indonesia Barokah’ ternyata palsu.

“Sudah mencari alamatnya, nggak menemukan. Kemudian kami sampaikan ke jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, jika ada laporan diproses sesuai tata cara mekanisme laporan,” ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Jumat (25/1).

Dewi menjelaskan, Bawaslu daerah juga sudah berkoordinasi dengan takmir masjid agar tidak mengedarkan tabloid ‘Indonesia Barokah’ bila menerima paketnya. Koordinasi yang sama dilakukan dengan PT Pos.

“Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa, tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye,” papar dia.

Sementara Polri belum bisa bertindak, karena menunggu rekomendasi Dewan Pers untuk menangani penyebaran tabloid ‘Indonesia Barokah’.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, penanganan tabloid itu masih berada di ranah Dewan Pers.

“Ini bukan ranah kepolisian. Kita belum bisa melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pers. Ini ranah Dewan Pers. Kalau rekomendasi dari Dewan Pers ke kami jelas, kita mainkan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (25/1).

Tinggalkan Balasan