Polri Identifikasi 20 Akun Provokatif di Medsos

0
68

Jakarta NAWACITA – Polri meminta masyarakat yang mendapat konten provokatif segera menginformasikan ke polisi terdekat, atau sudah ada dari Kominfo aplikasi mengecek konten hoaks.

Himbauan ini menyusul banyakan konten hoaks provokatif yang menyebar untuk memicu kerusuhan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menyebutkan, pihaknya mencatat, biasanya hanya ada 10 hingga 15 akun yang menyebarkan provokasi. Namun, kali ini peningkatan terjadi hingga 40 persen atau lebih dari 20 akun.

Akun tersebut teridentifikasi setelah polisi melakukan patroli siber sejak tadi malam sampai Kamis (18/4) kemarin, pukul 08.00 WIB. Dalam narasi konten tersebut mengajak kepada masyarakat untuk melakukan aksi menyikapi hasil quick count Pemilu 17 April 2019.

“Isunya juga terfokus pada satu hal, reaksi atas hasil quick count,”ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/4).

Dijelaskan, sebagai reaksi dari hasil quick count, banyak sekali video beredar viral di Youtube, Instagram, Twitter dan WhatsApp.

Hingga saat ini, kata Dedi, Polri terus memonitornya.

“Ini sedang ditangani,” jelas jenderal berbintang satu tersebut.

Dia menuturkan, Siber Polri sejak pukul 21.00-08.00 WIB akan melakukan dua langkah terhadap akun penyebar konten. Langkah pertama preemtif dengan melakukan berkomunikasi langsung dengan pihak Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meminta take down akun provokatif tersebut.

Langkah kedua sebelum penegakan hukum akan melakukan profiling dan identifikasi akun tersebut. Apabila berhasil diidentifikasi dan diinformasikan ke Kominfo selanjutnya penegakan hukum sebagai langkah terakhir dalam rangka memitigasi terhadap akun yang terus menyebar konten provokatif.

“Saya akan tanya update ke Direktorat Siber sudah ada penegakan hukum atau belum. Terus dilakukan koordinasi dengan Kominfo untuk take down dan profiling dan hidden akun tersebut,” ucapnya.

Dedi menambahkan, penyebar konten provokatif dan pembuat gaduh di medsos terancam dijerat Undang-Undang 1 tahun 1946 bisa juga pasal 16, pasal 17 bisa juga UU ITE ada pasal 28, 45 (a) dan sebagainya.

Pastinya, lanjut Dedi, akan diidentifikasi setiap narasi yang muncul, apakah masuk delik pidana atau tidak. Bila masuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukumannya empat tahun.

“Tapi, kalau sampai membuat onar, hukuman mencapai 10 tahun,” paparnya.

Dedi menjelaskan, akan dilihat hukum sebab akibatnya. Apakah informasi provokatif itu yang memicu terjadinya keonaran atau tidak.

Sementara untuk seluruh jajaran polda, Dedi menambahkan, sesuai dengan instruksi pimpinan Polri, harus tetap waspada.

Dedi pun meminta masyarakat tetap tenang dan bijak, jangan langsung percaya terhadap konten yang disebar akun medsos, apalagi anoninus.

“Maka dari itu, kami harap semua bisa mengendalikan diri,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan