HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA (HIMNI) MENOLAK AKSI PEOPLE POWER

0
898
Sekjend Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), Otoli Zebua

Jakarta, NAWACITA – Sekjend Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), Otoli Zebua menyatakan bahwa HIMNI menolak dengan tegas Aksi People Power yang saat ini sedang digaungkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kepada Nawacitapost, Senin (20/5) Otoli Zebua menyatakan Istilah people power adalah istilah politik yang artinya pengalihan kekuasaan secara paksa melalui demonstrasi rakyat.

“Menjelang penghitungan final hasil rekapitulasi KPU 2019 istilah people power kembali  menghiasi ruang publik yang diterus diperbincangkan. Berbagai kalangan memberi respon yang berbeda beda ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Untuk itu kami menyatakan menolak keras adanya gerakan atau aksi People Power ini”.

Lebih lanjut Otoli Zebua mengatakan “sebagai negara DEMOKRASI dan Negara HUKUM, sudah ada Undang Undang yang mengatur sistem pergantian kepemimpinan di Indonesia yakni melalui PEMILU yang diadakan sekali dalam 5 (lima) Tahun”.

Pemilu tahun ini sudah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dimana RAKYAT INDONESIA sudah memberikan pilihannya untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD TK I dan DPRD TK II.  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang netral dan tidak boleh berpihak pada kelompok manapun. Sebagai pengawas maka dibentuk Bawaslu dan juga DKPP.

Menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU RI pada Rabu 22 Mei 2019, seruan People Power semakin kencang disuarakan oleh kelompok yang merasa dirugikan, alasan kecurangan menjadi dasar mereka untuk mengerakkan rakyat melakukan penolakan hasil Pemilu. Sikap ini sangat tidak tepat karena ada mekanisme Konstitusi bagi mereka yang merasa dicurangi oleh hasil Pemilu yakni Makhkamah Konstitusi (MK). Bagi  yang menolak hasil Pemilu dengan tidak menempuh  jalur Konstitusi dengan menggunakan People Power maka itu Demokrasi jalanan dimana ada konsekwensi hukumnya. Kita melihat sekarang sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka dengan Tuduhan Makar karena melakukan kegiatan yang Inkonstitusional .

“Kita menghimbau bagi mereka yang punya niat mau menggunakan People Power pada tanggal 22 Mei 2019 supaya mengurungkan niatnya karena berdampak negatif bagi Rakyat, kita mendukung POLRI dan TNI untuk menegakkan Hukum tanpa pilih buluh demi keamanan Negara. Rakyat bersama POLRI dan TNI”, ujarnya.

Otoli Zebua berharap agar semua pihak dapat mendukung KPU untuk mengumumkan hasil pemilu tanpa rasa takut dan tekanan dari pihak manapun, kita mengharapkan setelah pengumuman KPU semua rakyat bersatu kembali membangun Indonesia.

Tinggalkan Balasan