Ditjen PAS Bakal Hentikan Peredaran HP di Lapas

0
38

Jakarta NAWACITA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) bakal menghentikan peredaran handphone di lapas (lembaga pemasyarakatan) dan Rutan (rumah tahanan negara).

Langkah ini bentuk keseriusan Kemenkumham dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas maupun rutan, terutama yang disinyalir dikendalikan oleh narapidana.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Utami dalam keterangannya menyebutkan, hal itu merupakan tindak lanjut atas koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai peredaran narkoba yang dikendalikan dalam rutan dan lapas sebelumnya.

“Selain itu juga lanjutan rapat konsolidasi dengan seluruh kadiv PAS mengenai langkah ini,” kata Utami, sapaan Sri Puguh Utami ini, Senin (4/2).

Utami memberikan pengarahan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia melalui media teleconference, yang dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dalam kegiatan yang digelar Minggu (3/2).

“Harus ada upaya progresif yang akan kita lakukan. Fokus prioritas pada lapas rutan yang ditengarai terdapat peredaran gelap narkoba, bahkan disinyalir ada narapidana sebagai pengendali. Sebagai bagian langkah progresif, Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas akan memberikan pendampingan dengan matriks kerja yang jelas,” ujar Utami.

Dia mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama tersebut memiliki tenggat waktu, target dan pelaksana pendampingan yang jelas sehingga dapat dicapai dalam kurun waktu cepat.

Hal ini, lanjutnya, menyusul adanya laporan pengendalian narkoba yang berasal dari dalam lapas/rutan dengan menggunakan alat komunikasi.

“Kita harus sepakat dan sukarela menghentikan peredaran handphone di dalam lapas/rutan, karena HP menjadi jalur komunikasi terjadinya penyimpangan yang bermuara pada peredaran gelap narkoba. Ini butuh komitmen bersama jajaran Pemasyarakatan. Jangan sampai sepertinya kita tidak melakukan apa-apa dan dilakukan pembiaran karena oknum yang belum ‘sepakat’ dan tidak memiliki komitmen yang sama, padahal teman-teman sudah bekerja luar biasa,” tegas Utami.

Senada dengan Utami, Direktur Keamanan dan Ketertiban, Lilik Sujandi, mengatakan bahwa keberadaan handphone yang dikuasai dan digunakan oleh narapidana atau tahanan menjadi pemicu utama dan laten terjadinya komunikasi jaringan gelap peredaran narkoba di dalam lapas/rutan.

Hal itu juga disebut berdasarkan laporan dari BNN melalui kelengkapan dan kewenangannya untuk melakukan penyadapan dan mendeteksi modulasi komunikasi narapidana/tahanan melalui handphone.

“Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas bahkan narapidana, perlu menjadi atensi dan harus dilakukan assessment dengan benar. Pemangku jabatan tertinggi di UPT Pemasyarakatan juga harus menjadi teladan dan memastikan tidak ada keterlibatan dalam pemanfaatan keuntungan,” ujar Lilik.

Lebih lanjut, Lilik juga menyampaikan peran Divisi Pemasyarakatan untuk tidak hanya memonitoring terhadap tugas dan fungsi yang bersifat statis, namun juga dinamis dan mampu memetakan jaringan narkoba di lapas/rutan dan melakukan pengawasan serta pembinaan cegah dini. Selain itu kerjasama dengan Polri dan BNN juga diperlukan.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Liberti Sitinjak, mengungkapkan bahwa selama bulan Februari, para Pimpinan Tinggi Pratama akan turun ke seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa di seluruh lapas dan rutan bebas dari keberadaan handphone. Jika nanti masih ditemukan adanya handphone di dalam lapas atau rutan, kami akan melakukan evaluasi ulang terutama sumber daya manusia yang menduduki posisi top leader. Ini harus menjadi komitmen dari Sabang sampai Merauke,” tegas Liberti.

Tinggalkan Balasan