Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka Dugaan Suap PLTU Riau-1

0
22

Jakarta NAWACITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Setelah sebelumnya menaham Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, kini KPK menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka
Selasa (23/4).

Sofyan diduga menerima janji bagian suap yang sama besar dengan jatah Eni M Saragih dan Idrus Marham

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, setelah mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti tentang dugaan keterlibatan Sofyan dalam suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir), direktur utama PT PLN (Persero),” kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Saut menuturkan, Sofyan diduga bersama Eni dan Idrus menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kerja sama proyek tersebut. Sejak Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara yang merupakan anak usaha Blackgold Natural Resources Limited milik Kotjo mengirimkan surat pada PT PLN. Surat itu berisi permohonan agar memasukkan proyek PLTU ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.

Karena tidak ada tanggapan positif, Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibuka jalan berkoordinasi dangan PT PLN pada 2016. Kotjo mengincar proyek independent power producer (IPP) PLTU Mulut Tambang 1 (MT Riau-1).

“Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan), Eni, dan Kotjo untuk membahas proyek PLTU,” kata Saut.

Dalam pertemuan tersebut, Sofyan diduga telah menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 karena PLTU di Jawa sudah penuh dan ada kandidat. Padahal, saat itu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan belum terbit.

“Kemudian, PLTU Riau-1 dengan ka pasitas 2 x 300 megawatt masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Kotjo meminta anak buahnya, M, siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka,” kata Saut.

Saut pun membeberkan, Sofyan diduga menyuruh salah satu direktur PT PLN agar PPA PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan. Sampai Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Kotjo, dan Eni, serta pihak lain di sejumlah tempat.

“Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1 yang akan dikerjakan perusahaan Kotjo, seperti Sofyan menunjuk perusahaan Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1,” kata Saut.

Sofyan menyuruh salah satu direktur PT PLN (Persero) untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo. Sofyan juga memerintahkan salah satu direktur di PT PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang Iamanya penentuan proyek PLTU Riau-1.

“Sofyan juga membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dengan perusahaan-perusahaan konsorsium,” kata Saut.

Menurut Saut, surat penetapan tersangka sudah dikirim ke Sofyan pada Selasa pagi. “Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka,” ujar Saut.

Sebelum menjabat sebagai dirut PT PLN pada 2014 lalu, Sofyan telah malang melintang di dunia perbankan. Ia sempat menjabat sebagai Dirut BRI sejak 2005 hingga 2014.

Tinggalkan Balasan