Dari Tahun 2012, KPK Jebloskan 34 Kepala Daerah ke Jeruji Besi

0
66
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Liputan6.com/Helmi Affandi)

Jakarta, NAWACITA– Penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sejat tahun 2012 telah mencapai 34 orang. Mereka terjerat langsung oleh tim dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK baik gubernur, bupati dan walikota.

Ditahun 2018, OTT terbaru yang dilakukan oleh KPK Pada Jumat (5/10) kemarin yakni Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono. Dia tetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

“Sejak 2012, hingga tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan kemarin, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Namun, semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu, (7/8).

Dalam penyelidikan yang telah dilakukan, para kepala daerah banyak terjerat dalam penerimaan uang sebagai fee proyek. Modus ini yang paling menonjol dilakukan pada penemuan barang bukti.

“Namun ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus,” katanya.

Diungkapkan Febri, berbagai praktik buruk korupsi dalam bentuk suap itu tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk Pilkada Serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.

“Negara dirugikan berkali-kali ketika praktek suap kepala daerah terus terjadi,” ucap Febri.

Selain proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, lanjut Febri, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antarpelaku usaha di daerah.

Ia pun menyatakan bahwa satu perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.

“Akibat lain, suap akan dihitung sebagai ‘biaya’ sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Febri, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural semakin dirasa mendesak.

“Bukan hanya agar aparatur pengawas ini memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi juga revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen di bawah kepala daerah,” ujar dia.

Menurut dia, sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

“Karena itulah perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi,” tandas Febri.

 

 

 

(Red: Bee, sumber Antara)

Tinggalkan Balasan